JOGJA – Gelombang penolakan atas rencana pembentukan Sekber Malioboro terus bermunculan. Setelah DPRD DIJ, giliran para legislator dan Pemkot Jogja memprotes rencana yang digaungkan Pemprov DIJ itu. Terlebih sejak digulirkan beberapa waktu lalu, Dinas Pariwisata Kota Jogja yang membawahi UPT Malioboro belum sekalipun diajak berembug.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Jogja Yunianto Dwi Sutono membenarkan hal tersebut. Daripada membentuk sekber, Yunianto memilih untuk memperkuat UPT Malioboro. Diakui, selama ini fungsi UPT Malioboro belum optimal karena keterbatasan kewenangan. Hal itu pula yang menyebabkan lembaga pengelola kawasan Malioboro itu kesulitan berkomunikasi dengan Pemprov DIJ. “UPT Malioboro tak punya kewenangan mengambil kebijakan strategis,” ungkapnya kemarin (21/8).

Kendati demikian, Yunianto menampik tudingan adanya permainan di balik pengelolaan kawasan Malioboro. Mantan kepala Taman Pintar itu berdalih selama petugas UPT Malioboro telah rutin melakukan penertiban pedagang kaki lima (PKL) maupun parkir ilegal, sebatas kemampuan dan kewenangan lembaga.

Dugaan adanya permainan dalam penataan Malioboro disampaikan anggota Komisi C DPRD DIJ Chang Wendryanto saat rapat kerja dengan Sekprov DIJ Gatot Saptadi. Chang mengungkapkan adanya indikasi jual beli lahan di sisi timur Malioboro. Namun, politikus PDI Perjuangan itu menilai penegakan aturan di kawasan ikon wisata Kota Jogja tersebut sangat lemah. Padahal, menurut dia, kunci utama penanganan persoalan Malioboro adalah penegakan aturan. “Peraturan yang ada tidak ditegakkan secara optimal,” katanya.

Karena itu pula Chang yang berdomisili di kawasan Pajeksan, tak jauh dari Maliiboro, menyesalkan kinerja UPT Malioboro yang terkesan melakukan banyak pembiaran. Dia mencontohkan kawasan timur Malioboro yang telah steril dari parkir sepeda motor. Namun, saat ini jumlah PKL yang berjualan justru bertambah.

Penolakan pembentukan Sekber Malioboro juga dilontarkan Ketua Komisi B DPRD Kota Jogja Nasrul Khoiri. Sejak awal tahun ini dia sudah meminta pemkot menambah personel dan memperkuat kewenangan UPT Malioboro. Agar kewenangan UPT tak hanya dalam hal pemeliharaan. “Jika terjadi apa-apa di Malioboro, yang disorot UPT Malioboro, padahal itu bukan tupoksi (tugas pokok dan fungsi)-nya,” katanya.

Di sisi lain Nasrul melihat ada beberapa tupoksi yang tumpang tindih di Malioboro. Seperti pengelolaan kawasan di depan Pasar Beringharjo. Meski berada di wilayah operasional UPT Malioboro, kawasan tersebut menjadi kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jogja. demikian pula area sepanjang depan Pasar Sore hingga Titik Nol Kilometer Jogja yang menjadi tupoksi PAM Budaya, lembaga di bawah naungan Satuan Polisi Pamong Praja.

Masalah lain adalah soal pengamanan kawasan. UPT Malioboro tak bisa menambah kamera CCTV karena tidak punya anggaran pengadaan. Begitu pula saat akan dilakukan pembangunan jalur pedestrian Malioboro oleh Pemprov DIJ, UPT Malioboro juga tidak bisa menjelaskan rencana pembangunan, termasuk waktu pengerjaan. “Banyak komunikasi dan koordinasi dengan DIJ tidak berjalan baik,” sindirnya.

Karena persoalan tersebut, politikus Partai Keadilan Sejahtera itu menagih janji pemkot untuk memperkuat UPT Malioboro. Munculnya wacana pembentukan Sekber Malioboro dinilai saat yang tepat untuk merealisasikan janji pemerintah pimpinan Haryadi Suyuti.

Menurut Nasrul, salah satu upaya memperkuat UPT Malioboro harus diawali dengan menaikkan derajat dan kepangkatan kepala lembaganya. Agar bisa duduk sejajar saat berkomunikasi dengan pejabat di pemprov. “Secara umum kinerja UPT Malioboro sudah baik. Cuma kapasitasnya tidak sesuai dengan kewenangannya,” jelas dia.

Nasrul juga mempertanyakan efektifitas Sekber Malioboro jika nantinya benar-benar akan dibentuk. Menurut dia keberadaan Sekber Malioboro nantinya hanya akan memindah persoalan ke dalam internal lembaga tersebut, jika tidak dibarengi tupoksi yang jelas. “Kecuali DIJ membentuk UPT khusus untuk menangani kawasan sumbu filosofis itu,” katanya.

Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti pernah menyatakan, konsep memperkuat UPT Malioboro dengan melibatkan organisasi perangkat daerah lainnya. Namun, keberadaan Sekber Malioboro, menurut HS, sapaan akrabnya, bukan sebagai upaya pengambilalihan kewenangan pengelolaan Malioboro oleh Pemprov DIJ.

HS justru merasa keberadaan sekber tersebut akan memperkuat pengawasan kawasan Malioboro. “Sama saja, secara hukum Malioboro masih masuk wilayah Kota kan,” dalihnya setengah bertanya.

Sebagaimana diberitakan, pembentukan Sekber Malioboro ditargetkan paling lambat akhir Agustus ini. Sekprov DIJ Gatot Saptadi mengatakan, fungsi sekber menangani pembangunan, pengelolaan, dan edukasi, serta pengawasan kawasan Malioboro. Menurut Gatot tidak ada tupang tindih fungsi UPT Malioboro dan Sekber Malioboro. Alasannya, dua lembaga tersebut memiliki tugas dan kewenangan masing-masing. (pra/yog/ong)

Breaking News