SLEMAN – Keselamatan wisatawan merupakan hal utama. Itu pula yang harus disadari oleh pengelola objek wisata, termasuk pengelola Volcano Tour. Tak hanya komitmen pengelola saja, tapi pengawasan yang dilakukan oleh dinas terkait juga penting.

“Kalau perda terkait uji kelaikan jeep wisata saya nilai belum perlu. Justru yang didorong adalah dinas terkait intensif melakukan pendekatan dan pengawasan,” ujar Bupati Sleman Sri Purnomo ditemui di Kantor Setda Pemkab Sleman, kemarin (10/8).

SP, sapaannya, mengungkapkan, tujuan utama adalah pendampingan mengenai keselamatan bagi pengguna jasa wisata. Prinsip ini sekaligus menerapkan evaluasi berkala pada jasa jeep wisata. Itu untuk menilik sejauh mana komitmen keselamatan yang diberikan oleh pengelola kepada wisatawan.

“Kolaborasi antara Dinas Perhubungan untuk aspek kendaraannya dan Dinas Pariwisata untuk aspek wisatanya. Intinya adalah pengelola jeep wisata harus berkomitmen tinggi terhadap keselamatan pengguna jasa jeep wisata,” tandasnya.

SP menjelaskan, aturan tidak harus dalam wujud perda. Langkah utama adalah komunikasi dari pemegang kebijakan kepada pengelola jasa wisata. Termasuk antisipasi terhadap permasalahan yang timbul.

Volcano tour, lanjutnya, lahir dari pemberdayaan ekonomi pasca erupsi Merapi 2010. Berupa pemanfaatan kendaraan jeep yang awalnya menjadi kendaraan evakuasi. Selang erupsi berlalu, kunjungan wisata di kawasan Lereng Merapi meningkat.
“Wujud kreativitas ekonomi dengan memanfaatkan kondisi pasca erupsi menjadi wisata minat khusus harus diapresiasi,” ujarnya.

Kendati begitu, SP menyayangkan kecelakaan jeep wisata beberapa waktu lalu. Terlebih kecelakaan tersebut mengakibatkan satu korban yang dirawat di RS Panti Nugroho Pakem. Berkaca pada kasus tersebut, dia meminta pengelola meningkatkan standar keamanan.

“Harus dibenahi, supir harus berlisensi dan menguasai medan serta kendaraan. Pengguna jasa volcano tour harus dihormati dan dijaga. KIR untuk kendaraan wisata memang belum ada, tapi bukan berarti lepas dari pengawasan,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sleman Mardiyana mengungkapkan uji KIR belum bisa diterapkan kepada jeep wisata. Terpatok pada UU No 22/2009 tentang Angkutan Jalan, maka kendaraan wisata belum diatur masa uji KIR-nya.

Detail UU tersebut hanya menyebutkan mobil barang, mobil penumpang, kereta gandengan, dan kereta tempel. Alhasil penerapan pengawasan diutamakan melalui pendampingan kepada pengelola jeep wisata. “Memang belum diatur dalam UU tersebut. Mungkin untuk pengaturan tersebut wewenangnya merupakan otonomi daerah,” jelasnya. (dwi/ila/ong)

Breaking News