RADARJOGJA.CO.ID – Masalah yang membelit pengelolaan Transjogja bukan sekadar menyangkut belum beresnya pengadaan 29 unit bus baru oleh operator PT Jogja Tugu Trans (JTT). Ada persoalan lain terkait tenaga kerja.

Diketahui sejak beberapa waktu lalu sebanyak 120 karyawan PT JTT telah dirumahkan. Itu sebagai imbas tidak beroperasinya bus lama karena dinilai sudah tidak layak dan harus diganti armada baru.

Pemberitahuan dari PT Anindya Mitra Internasional (AMI) (BUMD yang ditunjuk Pemprov DIJ mengelola Transjogja, Red) kepada PT JTT sebagai operator pelaksana dinilai terlalu mepet. Surat dari PT AMI ke PT JTT dikirimkan pada awal Februari 2017.

“Mustahil dalam waktu dua bulan pengadaan bus baru rampung. Akhirnya kami yang harus menanggung beban dirumahkan,” ujar Totok Yunanto dari Serikat Pekerja Crew PT JTT saat bertemu pimpinan DPRD DIJ pada akhir pekan lalu.

Didampingi rekannya Panut Santoso, Totok juga menyampaikan beberapa persoalan lainnya. Antara lain gaji mereka selama tiga tahun tak mengalami kenaikan. Padahal upah minimum regional (UMR) telah tiga kali naik. Masalah lain menyangkut manajemen operasional. Serikat Pekerja Crew PT JTT justru khawatir jika PT AMI bertindak sebagai operator Transjogja. Totok berpendapat PT JTT sebenarnya mampu memegang kendali operator. “Tidak harus PT AMI,” katanya.

Menanggapi itu, anggota Komisi C DPRD DIJ Huda Tri Yudiana mengatakan, operator telah diatur oleh pusat. Yakni dilelang atau dikelola melalui BUMD. Akhirnya pemprov memilih menyerahkan ke BUMD.

“Jika dilelang terbuka, PT JTT dinilai belum tentu bisa unggul,” ucap Huda kemarin (7/8).

Politikus PKS asal Turi, Sleman, itu menilai keterlambatan pengadaan bus menimbulkan tidak efisiensinya anggaran. Akibatnya, 120 karyawan harus dirumahkan. Padahal, anggaran yang disediakan masih tersisa Rp 20 miliar. “Perlu ada kerja sama yang harmonis antara PT AMI dengan PT JTT,” pintanya.

Wakil Ketua DPRD DIJ Dharma Setiawan memberikan pandangan lain. Dia menilai Dinas Perhubungan DIJ tidak berhasil mendorong PT AMI bekerja dengan sesuai aturan. “Lakukan audit dan evaluasi kinerja terhadap Dinas Perhubungan DIJ dan PT AMI terkait pengelolaan Transjogja,” pintanya.

Menindaklanjuti pengaduan itu, akan diadakan pertemuan lanjutan di Komisi C. Pertemuan melibatkan Serikat Pekerja Crew PT JTT, PT AMI, PT JTT dan Dinas Perhubungan DIJ. “Kami serahkan ke komisi,” kata Dharma. (kus/yog/ong)

Breaking News