BANTUL – Mandegnya produksi garam di Pantai Samas menyita perhatian DPRD Bantul. Terlebih saat ini harga bumbu dapur berasa asin it uterus membumbung tinggi.

Wakil Ketua II DPRD Bantul Mahmud Ardi Widanto meminta pemkab setempat tidak hanya berpangku tangan. Ardi mendorong pemerintah daerah segera mengambil langkah dengan pendampingan. Sekaligus membangun fasilitas penunjang produksi garam di pesisir pantai selatan. Di kawasan tersebut sebenarnya sudah ada fasilitas produksi milik Pemprov DIJ, namun mangkrak karena lama tak berproduksi.

“Kalau ada pengajuan dari dinas kami siap menindaklanjuti penganggarannya,” ungkap Ardi di sela meninjau bekas lokasi produksi garam di kawasan Pantai Samas kemarin (4/8).

Soal mangkraknya sarana produksi garam, menurut Ardi, akibat miskomunikasi antara Pemkab Bantul dan Pemprov DIJ. Setidaknya hal informasi itulah yang dia peroleh setelah berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan (Dispertautkan) Bantul. “Dispertautkan berargumen bahwa pembangunan fasilitas merupakan kewenangan pemprov,” bebernya.

Kabid Kelautan dan Perikanan Dispertautkan Bantul Istriyani tak menampik potensi produksi di kawasan Pantai Samas.
Untuk menghidupkan kembali sentra produsen garam ini dibutuhkan rumusan program yang tepat. Agar program revitalisasi ini menuai hasil riil. Lagipula, masih ada beberapa peralatan bantuan pemprov yang belum dimanfaatkan. Seperti terpal dan kolam.

Mangkraknya fasilitas produksi garam tak lepas kondisi masa lalu.
Ketua RT 63 Pantai Samas Sadino mengungkapkan, produksi garam di wilayahnya mandeg sejak 2016. Akibat pengaruh musim kemarau basah. Sebab, proses produksi garam butuh paparan sinar matahari yang memadai. “Biasanya berproduksi saat kemarau,” katanya.

Menurutnya, proses pembuatan garam selama ini cukup simpel. Satu kolam dimanfaatkan bergiliran oleh kelompok petani garam yang beranggotakan 50 orang. Sore hari mereka mengambil air laut dari sumur patek di pinggir pantai. Lalu, ditaruh di kolam untuk mengetahui kadar garamnya. Setelah itu dialirkan ke terpal.

“Dijemur sehari sudah jadi garam. Satu kolam ini bisa menghasilkan 50 – 60 kilogram gram garam grosok,” tuturnya.
Meski hasilnya cukup besar, kualitas garam di kawasan tersebut rendah. Hal itu turut memicu tersendatnya roda produksi. Rendahnya kualitas garam, menurut Sadino, akibat adanya campuran pasir yang terbawa angin laut. Hasil produksi pun hanya bisa dijual kepada peternak untuk campuran pakan. Tidak untuk konsumsi manusia.

Sementara itu, Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X menginstruksikan jajarannya membangun industri garam rakyat untuk menjaga ketesediaan pasokan pangan. Hal itu berkaitan dengan pengendalian inflasi daerah, dimana sektor pangan memiliki peran sangat penting.

“Kunci sukses meningkatkan kesejahteraan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi agar daya beli masyarakat tetap terjaga,” ucap HB X saat memberikan pengarahan kepada peserta rapat koordinasi daerah Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DIJ di Hotel Royal Ambarrukmo pada (3/8).

Pengendalian inflasi, kata gubernur, ditopang dengan sinergitas kebijakan di tingkat provinsi, kabupaten dan kota se-DIJ. Selain itu perlu diciptakan iklim kondusif pengembangan bisnis. “Gilirannya berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi,” ungkap HB X.

Diingatkan, konsistensi kebijakan dalam pengendalian inflasi harus ditempuh dengan mempercepat pembangunan bandara Kulonprogo.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) DIJ Budi Hanoto mengatakan, ada tiga masalah dalam tata niaga pangan di DIJ. Di antaranya, rantai tata niaga yang panjang. Dominasi perantara pemasaran sehingga menimbulkan kerentanan terhadap spekulasi dan fluktuasi harga pangan pokok.

“Posisi tawar petani dan pedagang eceran rendah. Ada ketergantungan terhadap daerah lain, meski DIJ mengalami surplus,” katanya.

Dampaknya, tata niaga pangan rentan menimbulkan spekulasi dan penimbunan stok. Efeknya berpotensi mengakibatkan perdagangan tak sehat. “Menghasilkan harga yang cenderung tinggi dan fluktuatif,” bebernya.
Menurut Budi, inflasi di DIJ masih lebih rendah dibandingkan inflasi nasional. Karena itu, perlu ada upaya mengekfektifkan tata niaga pangan. Antara lain dengan meningkatkan koordinasi dan regulasi yang mendorong perdagangan komoditas pangan sehat.

Selanjutnya, memperpendek rantai tata niaga melalui penguatan kelembagaan di tingkat hulu dan hilir. Juga dukungan teknologi digital guna mengurangi asimetri informasi harga lewat teknologi digital.(zam/kus/yog/ong)

Bantul