PURWOREJO – Bupati Purworejo Agus Bastian tetap kepada keputusannya menyusul penolakan pedagang Alun-Alun Purworejo untuk direlokasi ke Taman Kuliner. Pihaknya tetap akan melakukan penataan dan memindahkan pedagang ke lokasi yang telah ditentukan.

“Saya hanya menjalankan amanah dan melaksanakan apa yang sudah disetujui DPRD yakni telah ada kesepakan antara eksekutif dan legislatif untuk melakukan penataan Alun-Alun ini,” kata Bupati Agus Bastian saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin (1/8).

Menurutnya, sebagai pejabat pelaksana yang akan melaksanakan hal yang telah disepakati, pihaknya berjalan sesuai prosedur dan tindakan itu adalah untuk kepentingan masyarakat yang lebih besar. Pemindahan PKL ke sentra kuliner tidak sekadar memindah, namun memberikan solusi yakni disediakan beberapa fasilitas yang lebih baik.

“Selama ini ibaratnya merampas hak masyarakat secara umum, karena mereka tidak bisa menikmati ruang terbuka berupa trotoar yang seharusnya untuk masyarakat. Kini akan kami pulihkan dan fungsikan sebagaimana mestinya. Dan pedagang kami berikan tempat yang lebih baik, sehat dan higienis di sentra kuliner. Tapi kalau memang tidak mau, ya sudah,” tandas bupati.

Agus Bastian memberikan contoh beberapa kota yang telah melakukan penataan PKL di Alun-Alun besar seperti di Semarang atau Purwakarta dan juga kota lainnya. Di awal mendapat penolakan, namun selanjutnya mereka bisa menikmati karena tidak berpengaruh terhadap pendapatannya.

“Bukannya kami tidak suka dengan PKL. Kami hanya mengatur supaya Purworejo ini indah dan rapi, tidak kumuh lagi,” tambahnya. Ditegaskan bupati, penataan Alun-Alun sudah masuk dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang harus dilaksakanan. Praktis dengan pertentangan yang ada, Agus Bastian menyatakan jika ia akan mematuhi semua yang telah direncanakan.

Adanya penolakan dari pedagang atau masyarakat merupakan hal yang lumrah. Dirinya tidak mempermasalahkan masyarakat memberikan aspirasinya karena itu adalah hak mereka. Ia mempersilakan jika ada yang tidak terima dengan kebijakan yang ada, untuk mengajukan gugatan.

“Silakan saja digugat kalau program yang dijalankan ini tidak setuju atau tidak berkenan. Merasa tidak diapresiasi, ya silakan tempuh jalur hokum. Semua ada jalurnya, yang penting tidak anarkistis,” tegasnya. (udi/laz/ong)

Breaking News