RADARJOGJA.CO.ID – SLEMAN – Sesuai rencana, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengirimkan 50 ribu blangko e-KTP ke DIJ. Dari jumlah itu akan dibagi rata ke kabupaten dan kota. Estimasi untuk wilayah Sleman mendapatkan 10 ribu blangko. Yang jadi persoalan, jumlah itu belum ideal untuk memenuhi kebutuhan e-KTP di bumi Sembada.

“Berdasarkan data Disdukcapil Sleman, kebutuhan mencapai angka 85 ribu lebih. Sementara dari estimasi dibagi rata,” ujar Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Sleman Jazim Sumirat kemarin (10/4).

Dijelaskan, berdasarkan data perekaman ada 44.647 wajib KTP. Lalu masih ditambah 16.645 usia wajib KTP pemula.

“Ditambah lagi usia wajib KTP 15 ribu sekian, belum dengan perubahan data dan KTP rusak. Jika ditotal kebutuhan blangko e-KTP di Sleman bisa mencapai angka 85 ribu lebih,” jelasnya.

Jika blangko diterima, dia akan berkomunikasi dengan para camat di 17 kecamatan. Nantinya, dia akan menerapkan azaz keadilan dalam membagikan blangko ke tingkat bawah. Pembagian blangko berdasarkan skala prioritas kebutuhan masing-masing kecamatan.

Sementara untuk keseluruhan, Disdukcapil Sleman telah menerbitkan 27.156 surat keterangan pengganti e-KTP. “Kami belum bisa memastikan dapat berapa dari provinsi. Kalau droping ke kabupaten/kota direncanakan 13 April besok,” ujarnya.
Jazim berharap, droping blangko ini dapat mengurangi beban masing-masing kecamatan. Selain itu nantinya akan ada sosialisasi ke level masyarakat terkait blangko tersebut. Tujuannya agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.

“Kalau melihat kebutuhan, Kecamatan Depok memiliki skala kebutuhan yang tinggi. Tapi tetap akan ada komunikasi dahulu dengan seluruh camat. Berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduknya,” jelasnya.

Terpisah, Camat Depok Sleman Budiharjo akan mengikuti instruksi Disdukcapil Sleman. Hanya, dia belum mendapatkan mekanisme pasti azas keadilan itu. Dia menyarankan pembagian juga harus berdasarkan proporsional kebutuhan.

Untuk wilayahnya, dia memprioritaskan pendaftar pertama. Yakni warga yang sudah melakukan perekaman jauh-jauh hari. Mulai dari permintaan e-KTP baru, penggantian data hingga e-KTP rusak. “Sesuai daftar antri rekam data saja, yang awal mendapatkan prioritas dulu,” ujarnya. (dwi/ila/ong)

Breaking News