RADARJOGJA.CO.ID – JOGJA – Paguyuban Angklung Yogyakarta (PAY) meminta kejelasan mengenai lokasi atau titik untuk “manggung”. Sebab, Dinas Perhubungan DIJ dan Satpol PP DIJ tetap akan menertibkan keberadaan seniman angklung jalanan yang beroperasi di sejumlah persimpangan jalang dinilai sudah melanggar hak publik.

“Memang tidak boleh diluar fungsinya, mereka menggunakan trotoar untuk pejalan kaki,” ujar Kepala Bidang Angkutan Darat Dishub DIJ Harry Agus Triono usai menerima audiensi Paguyuban Angklung Yogyakarta di Gedung DPRD DIJ, kemarin (10/4).

Dikatakan, seniman angklung jalanan yang beroperasi di persimpangan jalan tidak hanya mengganggu fungsi publik. Aktivitas kru yang juga menarik uang ke para pengendara motor yang akan melintas juga menganggu ketertiban lalu lintas. Hal itu juga memungkinkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, karena konsentrasi pengendara terganggu.

Tidak hanya di persimpangan jalan, menurutnya, hak publik di trotoar juga terganggu ketika mereka bermain misalnya di trotoar Malioboro. Untuk itu, dia berharap instansi terkait, seperti Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk lebih serius menata keberadaan seniman angklung jalanan.

“Kalaupun mau ngamen harus dikomunikasikan dengan dinas terkait, meski di trotoar tapi kan fungsi publiknya terhalang. Harus ditata dan diatur agar tidak mengganggu,” paparnya.

Ketua PAY Catur Dwi Santoso mengatakan, 15 grup angklung yang ada tetap meminta kejelasan mengenai lokasi atau titik-titik di tempat wisata seperti yang dijanjikan.

“Yang diberikan oleh dinas pariwisata ada sembilan titik, kami ingin kelejasan itu dimana saja agar tidak rancu. Karena kami resah terutama yang di perempatan jalan, kami ingin mediasi lagi,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP DIJ GBPH Yudhaningrat menegaskan, penertiban seniman angklung jalanan akan tetap dilakukan karena selain mengganggu kenyamanan berlalu lintas dan ketertiban umum.

Satpol PP sudah dua kali mengeluarkan surat peringatan perihal operasional pengamen angklung, yang pertama pada 24 Mei 2016 yakni No.300/719/C. Serta surat peringatan kedua pada 23Maret 2017. Penertiban berpatok pada Peraturan Daerah (Perda) DIJ No. 5 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Perda No. 1 tahun 2014 tentang Penanganan Gelandang dan Pengemis.

“Kami sudah lobi-lobi terus, seharusnya ya masuk tempat wisata, seperti mal, hotel atau bisa juga di stasiun, dengan diberikan satu titik lokasi,” ujarnya. (dya/ila/ong)

Breaking News