RADARJOGJA.CO.ID – SLEMAN – Penanganan kasus korupsi yang menjerat Dahlan Iskan saat masih menjabat direktur utama PT Panca Wira Usaha (PWU) terus mendapatkan sorotan kalangan akademisi. Sebab, yang dipersoalkan jaksa lebih mengarah pada proses administratif. Bukan ranah tindak pidana korupsi.

“Kalau saya ikuti di media, jaksa kok sepertinya belum menemukan mens rea (sikap batin melakukan perbuatan pidana),” ujar pengamat hukum tata negara Refly Harun saat menjadi pembicara dalam seminar di Fisipol UGM kemarin (10/4).

Pria yang juga pengajar di Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) itu menambahkan, dalam kasus tersebut jaksa hanya mendasarkan pada indikasi adanya kesalahan prosedur administrasi. Misalnya, ada dan tidaknya izin dari DPRD Jawa Timur terkait pelepasan aset PT PWU. “”Dalam hukum administrasi pemerintahan, apa yang dipermasalahkan jaksa tersebut sebenarnya bisa diperbaiki,” tegasnya.

Dikatakan, jika memang terjadi kerugian negara dalam proses pelepasan aset PT PWU, pertanggungjawaban hukumnya juga tidak harus dibebankan pada Dahlan sebagai direksi. “Kalau sudah disetujui dalam RUPS sebenarnya tidak ada masalah. Tapi kalau masih dianggap terjadi kerugian negara, ya, korporasi yang seharusnya mengganti,” papar Refly dalam diskusi bertema “Mewujudkan Profesionalisme Manejemen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).”

Dalam pandangan Refly, tidak semua kerugian negara bisa membuat seseorang dipidanakan. “Sekali lagi harus dicari niat jahat atau mens rea orang tersebut,” tandas pria yang kini menjadi salah satu komisaris PT Jasa Marga itu.

Menurutnya, cara pandang jaksa dalam kasus Dahlan jika dibiarkan justru akan menimbulkan ketakutan bagi kalangan direksi BUMD. Itu juga akan menghambat para profesional untuk terjun sebagai direksi BUMD maupun BUMN.

Karena itu, Refli berharap Presiden Joko Widodo perlu menunjukkan kekuatannya untuk mencegah terjadinya kriminalisasi. Terutama di BUMN atau BUMD. Sebab di BUMN dan BUMD memang terdapat celah yang rentan dimanfaatkan penegak hukum. Refli mencontohkan sebuah tindakan korporasi yang sudah disetujui RUPS dan ada pernyataan acquit et de charge. Kondisi itu sebenarnya membuat tindakan direksi tidak bisa dipermasalahkan lagi. Tapi kenyataanya, penegak hukum masih sering mempermasalahkannya.

“Jadi Presiden Jokowi seharusnya tegas dengan yang seperti ini. Dalam sistem presidensial, presiden bisa kok melakukan intervensi terhadap proses hukum yang tidak benar,” katanya.

Mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Suwarsono Muhammad menyatakan, mengelola sebuah BUMN atau BUMD bukanlah pekerjaan mudah. Apalagi untuk sebuah perusahaan yang tidak sehat. Diperlukan orang-orang yang punya terobosan.
“Mustahil menyehatkan perusahaan daerah dengan cara-cara yang normal. Yang dilakukan Pak Dahlan itu sebenarnya sebuah extraordinary,” ujar dosen yang dikenal sebagai ahli manajemen strategi itu.

Menurut dia, penjualan aset perusahaan yang tidak sehat bisa menjadi solusi. Sebab, perusahaan yang tidak sehat sangat sulit mendapatkan pinjaman modal dari bank. “Ketika keuangan perusahaan sulit, penjualan aset kadang juga murah karena kan dalam kondisi butuh uang,” lanjutnya.

Sepanjang tidak ngentit uang untuk kepentingan pribadi, kata Suwarsono, seharusnya penegak hukum tidak mempermasalahkan sebuah terobosan yang dilakukan direksi BUMN atau BUMD. “Memang sulit (mengelola BUMN/BUMD) karena banyak jebakan hukumnya,” tegas dia.

Sementara itu, dosen Fakultas Hukum UGM Richo Andi Wibowo mengatakan, jebakan-jebakan hukum direksi BUMN atau BUMD banyak terjadi karena lemahnya beban pembuktian dalam pasal 2 dan 3 UU Tindak Pidana Korupsi. Kelemahan itu yang menimbulkan celah kriminalisasi terhadap direksi BUMN atau BUMD.Solusinya, pasal 2 dan 3 itu harus kembali diuji atau judicial review (JR).

“Jadi harusnya orang yang dinyatakan korupsi tipe merugikan keuangan negara itu pembuktiannya bukan lagi sekedar memenuhi unsur-unsur di pasal 2 dan 3. Tapi juga harus dibuktikan apakah orang itu tahu, berniat, dan bertujuan melakukan korupsi,” ucap peraih gelar doktor dari Utrecht University Belanda itu.

Richo berpandangan, judicial review terhadap dua pasal tersebut harus disegerakan. Alasannya, substansi pasal 2 dan 3 UU Tipikor tidak selaras dengan artikel nomor 18 United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). “Padahal kita telah meratifikasi UNCAC atau Konvensi Antikorupsi PBB itu,” ingatnya. (riz/ong)

Breaking News