RADARJOGJA.CO.ID– Penentuan wali kota dan wakil wali Kota Jogja hasil Pilwali 2017 dipas-tikan tidak sesuai jadwal semula, karena adanya gugatan ke Mahkamah Konsti-tusi (MK). Terhadap proses yang lebih panjang ini, semua pihak diminta menung-gu hasil akhir.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawas-lu) DIJ Mohammad Nadjib mengakui, dinamika Pilwali Kota Jogja lebih kencang dibandingkan Pilbup Kulonprogo yang berlangsung bersamaan. Ia memperki-rakan hal itu dikarenakan pemilih di Kota Jogja yang lebih kritis. “Tapi bagai-manapun juga kondusivitas suatu wi-layah yang harus tetap diutamakan,” ujar Najib kemarin (5/3).

Nadjib berharap, kedua pasangan calon serta tim pendukungnya bisa saling meng-hargai. Termasuk menahan diri untuk tidak melakukan pengerahan massa selama proses di MK berlangsung. Nadjib menga-takan, anggota Panwas maupun KPU Kota Jogja dipastikan tidak akan terpengaruh. “Baik Panwas maupun KPU sudah ditem-pa agar tahan tekanan,” paparnya.

Proses peradilan yang akan berlangsung di MK dipastikan memakan waktu pan-jang. Lembaga yang bertugas memutus perkara pilkada ini diberi batas waktu selama 45 hari kerja. Sesuai tahapan, putusan perkara MK baru akan dilakukan pada 10 Mei 2017 mendatang. “Sesuai aturannya berlanjut ke MK, ya kita tung-gu saja dengan tenang proses di lem-baga itu,” ujarnya.

Terkait laporan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) diakui merupakan kondisi yang menyulitkan bagi penyelenggara. Terutama setelah dipicu permohonan saksi dari pasangan nomor satu untuk membuka kotak sua-ra tidak sah saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan.

Membuka atau tidak, posisinya tetap dapat dipermasalahkan. “Jika bersedia membuka, saksi dari pasangan nomor dua pasti akan mempersoalkan. Begitu juga sebaliknya, semacam simalakama,” jelasnya.

Meskipun begitu, Nadjib menegaskan, peradilan di DKPP akan berjalan secara adil dan bijaksana. Keputusan akhir DKPP pun tidak mempengaruhi hasil putusan MK kelak. Hanya, peradilan di DKPP hingga kini juga belum dipastikan. “Proses di MK dan DKPP adalah dua hal yang ber-beda, tidak bisa mempengaruhi,” ujarnya.

Sebelumnya, komisioner Bawaslu Nas-rullah meyakini kinerja penyelenggara Pilkada di Kota Jogja maupun DIJ sa ngat berintegritas. Salah satunya dibuktikan dengan banyaknya mantan penyeleng-gara pemilu di DIJ yang berkiprah di tingkat nasional.

Selain itu juga dibuktikan dengan tidak adanya penyelenggara pemilu di DIJ yang divonis bersalah oleh DKPP. “Dari dulu penyelenggaraan pemilu di DIJ sudah dila-tih secara integritas,” jelasnya. (pra/laz/ong)

Breaking News