RADARJOGJA.CO.ID-Polemik keistimewaan DIJ terutama terkait dengan siapa yang berhak meneruskan tahta Raja ternyata juga menarik perhatian mahasiswa. Bahkan, kumpulan mahasiswa yang tergabung di Forum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) DIJ secara khusus menggelar sarasehan “Meneguhkan Keistimewaan DIJ”.

Forum BEM ini juga menyatakan sikap dalam upaya menjaga keistimewaan. Ini merupakan reaksi dari proses gugatan salah satu pasal UUK di Mahkamah Konstitusi. Dimana, pasal itu merupakan wujud dari keistimewaan DIJ jika Raja Keraton harus laki-laki, di sarasehan, Senin (20/2) di Viglosia Building Kotabaru, Jogja.

Koordinator FPUB KH Abdul Muhaimin sebagai pembicara dalam sarasehan itu mengatakan, berdasarkan landasan historis sejarah dan jasa kesultanan Jogjakarta pada bangsa Indonesia, juga berdasarkan landasan sosiologis masyarakat DIJ yang hanya ingin dipimpin seorang raja (sejarah UUK 2012), dan atas landasan Yuridis (UKK Nomor 13 Tahun 2012), maka keistimewaan DIJ adalah mutlak, sehingga masyarakat yang berdomisili dalam wilayah kasultanan Jogjakarta berkewajiban menjaga keistimewaan itu.

“Kemajuan zaman seharusnya tidak bisa mengubah apa yang sudah menjadi aturan mutlak itu. Keistimewaan yang dimiliki Jogjakarta yang juga berasal dari sejarah terbentuknya tak bisa diubah berdasarkan kekuasaan saja,” jelasnya.

Sementara itu sosiolog politik Zuly Qodir keinginan untuk kembali ke masa lalu sudah mulai terlihat dari masyarakat yang tinggal di Jogjakarta. Banyak bangunan baru, baik hotel maupun tempat hiburan megah, yang membuat peninggalan-peninggalan keistimewaan semakin tergerus.

“Tahun ini sudah terdata ada 37 hotel yang akan dibangun dan 57 lainnya sudah mendapatkan izin. Hal tersebut merupakan bagian dari risiko pertumbuhan, namun juga dapat menghilangkan pilar-pilar kebudayaan yang sudah ada,” tegasnya.

Peran Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dalam mempertahankan kemerdekaan RI pun tak bisa disangkal lagi. Banyak bukti kepada dunia internasional akan eksistensi negara Indonesia yang saat itu juga kerelaan pihak Kasultanan Jogjakarta untuk mengurus semua urusan administrasi negara merupakan salah satu dari sekian jasa-jasa Kasultanan Jogja pada bangsa Indonesia.

Dalam sarasehan ini, Forum BEM DIJ juga melakukan pernyataan sikap, antara lain: tetap selalu mengawal keistimewaan DIJ, akan selalu siap memperjuangkan keistimewaan DIJ; serta mendukung penuh keistimewaan sebagaimana yang tertulis di UU No 13 Tahun 2012 tentang UUK DIJ. (ita/eri)

Breaking News