RADARJOGJA.CO.ID-Gugatan dari beberapa pihak terhadap pasal 18 ayat (1) huruf m UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIJ di Mahkamah Konstitusi (MK) terus berlanjut. Sidang terakhir pada Senin (30/1) lalu, mengagendakan pemeriksaan dua ahli dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Dua ahli itu yang ditunjuk lembaga senator itu mantan Ketua Panja RUUK DIJ Abdul Hakam Naja dan Heru Wahyu Kismoyo.

Selain kedua ahli, sidang lanjutan itu juga dihadiri Gubernur DIJ Hamengku Buwono X. Kehadiran HB X tersebut merupakan ketiga kali. Sebelumnya dia telah memberikan keterangan sebagai pihak terkait pada 29 November 2015. HB X maju ke podium guna memberikan tambahan keterangan. Terutama terkait rapat Panja DPR RI pada 29 dan 30 November 2012 yang dipimpin Hakam Naja.

Ada beberapa poin yang disampaikan. HB X menceritakan saat bertemu Panja RUUK, dia secara khusus minta agar dalam UUK tidak mencantumkan kata penetapan dan pemilihan. “Ini untuk menghindari kemungkinan judicial review,” terang dia.

Raja yang telah bersabda mengganti namanya menjadi Hamengku Bawono Ka 10 itu juga menyinggung persoalan saat Sultan dan Paku Alam yang bertakhta tidak diterima masyarakat. Menyikapi itu, keraton harus melakukan penyesuaian dengan UUK terkait persyaratan menjadi gubernur.

“Perubahan di keraton tidak mudah dan mungkin menimbulkan perdebatan. Tapi setiap sultan yang bertakta berhak melakukan perubahan di keraton,” ingatnya.

Terkait pemilihan dan pengangkatan sultan yang baru harus selaras dengan persyaratan menjadi gubernur dalam UUK. Dalam pertemuan lima tahun silam, HB X juga mewanti-wanti kepada Panja DPR RI agar UUK tidak perlu mengatur paugeran. Sebab secara umum persyaratan kepala daerah tidak membedakan gender.

“Tapi secara khusus sultan adalah pria sebagaimana gelar yang disandangnya yaitu Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Ngalaga Ngadurrahman Sayidin Panatagama Khalifatullah,” ungkap HB X.

Sedangkan menyangkut pertanahan dan penataan ruang diperlukan pendalaman lebih lanjut. Pertimbangannya masalah pertanahan tidak sederhana karena dalam rumusannya menyatakan Kasultanan dan Pakualaman sebagai badan hukum. “Itu saja yang dapat saya sampaikan,” katanya mengakhiri pemberian keterangan tambahan.

Sebelumnya, Hakam selaku saksi ahli menjelaskan, terbentuknya UUK DIJ sejak diajukan pemerintah hingga disahkan menjadi undang-undang. Politikus PAN asal Pekalongan itu mengungkapkan ada sejumlah hal krusial dalam pembahasan RUUK. Di antaranya pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur, pertanahan, tata ruang dan keuangan.

“Saat membahas pasal 18 ayat (1) soal persyaratan menjadi gubernur, kami sempat berpikir apakah nanti tidak dianggap melanggar hak asasi manusia. Kami kemudian melihat pasal 28J ayat (2) UUD 1945,” cerita Hakam.

Breaking News