BANTUL – Bupati Bantul Suharsono kembali mengutarakan keinginannya mendirikan mal. Ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan orang satu di Bumi Projo Tamansari ini keukeuh mendirikan pusat perbelanjaan modern itu. Di antaranya, mengurangi angka pengangguran.
“Angka pengangguran bakal terserap melalui sektor ini,” tegas Suharsono dalam sambutannya pada acara Syawalan Persatuan Dharma Wanita dan Tim PKK di kediamannya, kemarin (26/7).
Suharsono mencoba realistis dengan kebijakan yang tak popular ini. Kebijakan yang belum pernah digulirkan oleh para pendahulunya. Sebab, angka pengangguran di Kabupaten Bantul masih cukup tinggi. Pada 2016 ini saja jumlah tuna karya di Bantul mencapai 22 ribu orang.
Dibutuhkan satu terobosan agar angka pengangguran ini turun. Kendati begitu, Suharsono tidak akan serta-merta memberikan izin kepada investor. Hanya investor yang menyanggupi persyaratan yang akan diperbolehkan masuk. “Termasuk syarat 75 persen pekerjanya harus dari rakyat Bantul,” ucapnya.
Terkait calon lokasi mal, Suharsono menegaskan pemkab masih mengkaji spot-spot ideal. Namun ia mengisyaratkan calon lokasi mal berada di luar Ring Road Selatan. Atau daerah yang berdekatan dengan perbatasan Kota Jogja.
Bila tidak memungkinkan, calon lokasi tidak akan melebihi satu kilometer selatan jalur lingkar itu. Yang pasti, masih berada di sekitar perbatasan Kota Jogja. Penempatan calon lokasi ini sesuai dengan arahan gubernur.
Dengan begitu, aktivitas pasar tradisional yang menjadi roda penggerak perekonomian para pedagang kecil tidak akan terganggu. “Kami berkomitmen melindungi rakyat kecil. Makanya jangan salah paham dulu,” tandasnya.
Anggota Komisi B DPRD Bantul Suradal melihat tidak ada yang salah dengan rencana pendirian mal. Tak ada satu pun regulasi yang ditabrak. Kendati begitu, politikus PKB ini menyarankan bupati lebih dahulu menjaring aspirasi dari para pedagang pasar tradisional. Terutama yang berada paling dekat dengan calon lokasi mal.
“Sebelum ada rencana mal, pedagang sudah banyak yang mengeluh karena toko modern,” ungkapnya. Terlepas dari itu, Suradal menilai, pendirian mal belum dikategorikan kebutuhan mendesak. Toh, masih banyak sektor yang bisa digarap demi menekan angka pengangguran. Misalnya, percepatan realisasi kawasan industri Piyungan. “Jangan terburu-buru. Dipertimbangkan dengan matang,” pintanya. (zam/laz/ong)
