JOGJA – Masyarakat berhak mengetahui bentuk maupun isi paugeran atau peraturan Keraton Jogja dan Kadipaten Pakualaman. Sebab, masalah paugeran itu telah diatur dalam pasal 43 UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIJ. Bila masyarakat ingin mendapatkan informasi terkait paugeran tersebut, maka keraton dan Pakualaman harus bersedia melayani.

“Karena diamanatkan di UUK, maka paugeran itu masuk kategori informasi publik. Masyarakat berhak tahu,” ungkap Ketua Komisi Informasi (KI) DIJ Hazwan Iskandar Jaya kemarin (24/4).

Pasal 43 huruf a dan b UUK mengamanatkan Gubernur selaku Sultan Hamengku Buwono dan Wakil Gubernur selaku Adipati Paku Alam yang bertakhta berdasarkan undang-undang ini bertugas melakukan penyempurnaan dan penyesuaian peraturan di lingkungan Kasultanan dan Kadipaten. Selanjutnya, mengumumkan kepada masyarakat hasil penyempurnaan dan penyesuaian peraturan tersebut.

Berangkat dari ketentuan itu, maka tugas keraton dan Pakualaman menyiapkan materi paugeran yang akan diumumkan ke publik. “Kalau belum ada, maka harus dibuat dulu. Bahkan bisa dilakukan melalui uji publik,” saran Hazwan.

Diakui, saat ini menjadi pertanyaan masyarakat sebetulnya paugeran sebagaimana dimaksud UUK itu telah ada atau belum. Bila akan diumumkan, bentuknya kelak berupa aturan internal atau bersifat legal formal.

Kembali tentang hak masyarakat mengetahui informasi seputar paugeran itu dijamin UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sesuai kewenangannya, KI memiliki tugas mengawal pelaksanaan dari UU KIP tersebut. Merujuk UU itu, keraton dan Pakualaman termasuk badan publik.

Adapun pengertian badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lainnya yang fungsi dan tugasnya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan atau APBD. Atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan atau APBD, sumbangan masyarakat, dan atau luar negeri.

Sejak 2013 lalu, keraton dan Pakualaman termasuk lembaga yang mendapatkan kucuran dana keistimewaan (danais) yang bersumber dari APBN.

Ketua Komisi A DPRD DIJ Eko Suwanto menilai dibandingkan memperdebatkan masalah paugeran lebih mendesak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan danais. Sebab, selama tiga tahun berjalan, danais tidak cukup membantu mengikis angka kemiskinan di DIJ secara signifikan.

Usut punya usut, Eko mengungkapkan akses informasi danais tidak banyak diketahui masyarakat. “Saya pernah tanya ke para kepala desa dalam sebuah pertemuan di dewan. Adakah mereka yang tahu soal danais. Jawabannya kompak, para kepala desa itu tidak paham apa itu danais,” ujar politikus yang juga ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIJ ini.

Sejalan dengan kampanye dan aksi simpatik dalam rangka Hari Keterbukaan Informasi Nasional (HKIN) pada 30 April ini, Eko berharap momentum itu bisa mendorong masyarakat lebih mengetahui te tentang danais. “Publik berhak tahu dengan danais,” tegas mantan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) UGM ini.

Eko menambahkan, dari kajiannya danais ada persoalan sejak dari perencanaan. Bahkan program dan kegiatan danais yang dijalankan satuan kerja di lingkungan Pemprov DIJ tidak klop dengan dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi DIJ yang telah ditetapkan pada 2012.

“Harus ada penyesuaian dan audit. Saya usulkan agar Badan Pemeriksa Keungan (BPK) melakukan audit terhadap pelaksanaan danais,” desak Eko.

Di pihak lain, Ketua Fraksi PAN Suharwanta tetap menagih komitmen Pakualaman mengumumkan paugeran ke masyarakat. Meski tidak harus dilakukan saat penetapan jabatan wakil gubernur, PAN meminta agar Pakualaman memegang komitmen tersebut. “Nanti forumnya bisa dibahas lagi. Tapi komitmen itu tetap kami perlukan,” katanya.

Penghageng Kawedanan Hageng Kasentanan Pakualaman KPH Tjondrokusumo tak keberatan dengan permintaan dewan mengumumkan paugeran tersebut. Hanya saja dia memberikan catatan, ketentuan itu bukan hanya dilakukan Pakualaman. Tapi juga terkait dengan Keraton Jogja.

Masih terkait penetapan wakil gubernur, malam ini mulai pukul 19.00, DPRD DIJ mengadakan paripurna penetapan KGPAA Paku Alam X sebagai wakil gubernur DIJ sisa masa jabatan 2012-2017.

Tak hanya Gubernur DIJ Hamengku Buwono X dan para pejabat pemprov, dalam paripurna itu dewan juga mengundang PA X untuk hadir menyaksikan acara tersebut. “Kami undang beliau bersama beberapa kerabat Pakualaman,” ujar Sekretaris DPRD DIJ Drajad Ruswandono. (kus/laz)

Breaking News