GUNTUR AGA TIRTANA/RADAR JOGJA
JOGJA – Verifikasi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPAA) Paku Alam (PA) X sebagai calon wakil gubernur (wagub) DIJ ternyata tidak berjalan mulus sebagaimana yang diperkirakan sebelumnya. DPRD DIJ menemukan tidak lengkapnya dokumen yang menjadi persyaratan calon wakil gubernur.

Salah satunya, PA X diketahui tidak melampirkan dokumen akta kelahiran atau surat kenal lahir warga negara Indonesia yang menjadi persyaratan dalam pencalonan tersebut. “Ini bisa menjadi ganjalan,” ingat Ketua Fraksi PAN DPRD DIJ Suharwanta di tengah rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) Penetapan Wakil Gubernur DIJ di gedung dewan, kemarin (18/4).

Suharwanta yang juga duduk sebagai anggota pansus lantas membuka dokumen persyaratan calon wakil gubernur sebagaimana tertera di UU No 13 Tahun 2012. Akta kelahiran menjadi salah satu persyaratan yang mutlak diperlukan dan tidak bisa digantikan dengan dokumen lainnya.

Dalam dokumen persyaratan yang diajukan Kawedanan Hageng Kasentanan Kadipaten Pakulaman akta kelahiran PA X tidak disertakan. Dokumen yang dilampirkan hanya keterangan bertajuk “Surat Asal Usul Dari” yang dikeluarkan internal Pakualaman.

“Surat asal usul dari ini tentu berbeda atau tidak sama dengan akta kelahiran sebagaimana diatur di UUK,” ungkap Suharwanta.

Surat asal usul dari itu dikeluarkan pada 27 Januari 1969 atau tujuh tahun setelah PA X lahir pada 15 Desember 1962. Namanya tertulis Raden Mas (RM) Wijoseno Ario Bimo. Ada sedikit perbedaan penulisan nama dengan yang selama ini dikenal masyarakat.

Sebelum bertakta sebagai PA X, masyarakat mengenal namanya RM Wijoseno Hario Bimo. Penulisan nama ini sesuai dengan ijazah SMAN 1 Jogja, ijazah Fakultas Ekonomi UPN Veteran Jogjakarta, dan keputusan pemberhentiannya sebagai pegawai negeri sipil (PNS).

Selain perbedaan penulisan nama Ario dengan Hario, surat asal usul dari itu juga menyisakan pertanyaan lain menyangkut nama ibunda PA X. Di surat asal usul dari itu tertulis nama ibunya Raden Rara Soemarsini.

Itu berbeda dengan buku Kadipaten Pakualaman Ngayogyakarta Hadiningrat yang dibagikan saat jumenengan PA IX pada 26 Mei 1999 silam. Di halaman 31 buku itu tertulis PA IX mempunyai seorang istri bernama Koesoemarini yang lahir di Klakah, Jawa Timur. “Harus ada kesesuaian agar tidak timbul masalah kelak di kemudian hari,” katanya.

Temuan lain yang mengemuka terkait legalisasi ijazah SD dan SMP. PA X diketahui menamatkan pendidikan dasar di SD Blok B II Pagi Kebayoran Jakarta Selatan dan SMPN 11 Jakarta. Namun legalisasi ijazah SD dan SMP itu bukan dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, tapi dikeluarkan Dinas Pendidikan Kota Jogja.

“Kenapa legalisasinya tidak oleh dinas asalnya,” imbuh Agus Sumartono, salah satu anggota pansus lainnya.

Temuan pansus itu kemudian dituangkan dalam berita acara yang diteken Ketua Pansus Yoeke Indra Agung Laksana. Verifikasi pansus hari ini Selasa (19/4) dilanjutkan dengan mengundang kepala Dinas Pendidikan Kota Jogja, kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jogja, kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIJ, dan kepala Biro Tata Pemerintahan Setprov DIJ.

Pansus juga mengundang Penghageng Kawedanan Hageng Kasentanan karena dalam surat pencalonan calon wakil gubernur tertulis keterangan 15 April 2015 yang mestinya 15 April 2016. Surat dari Kawedanan Hageng Kasentanan itu diteken penghagengnya KPH Tjondrokusumo. “Kami undang secara terpisah antara dari pemerintah dengan Pakualaman,” jelas Yoeke sebelum menskors sidang.

Pansus Tolak Ide FPAN

Keinginan DPW PAN DIJ supaya Kadipaten Pakualaman melakukan penyempurnaan peraturan serta mengumumkan peraturan tersebut ke masyarakat, dalam pansus penetapan gagal terwujud. Keinginan yang disampaikan Ketua Fraksi PAN DPRD DIJ mendapat tentangan dari fraksi lain.

Seusai penyerahan dan pengecekan 19 dokumen persyaratan pencalonan Wakil Gubernur (Wagub) DIJ oleh penghageng Kawedanan Hageng Kasentanan Kadipaten Pakualaman ke ketua Pansus Penetapan, Ketua FPAN DPRD DIJ Suharwanta langsung menginterupsi.

“Untuk menguatkan komitmen pelaksanaan UUK DIJ, PAN meminta penjelasan dan klarifikasi dari Kadipaten terkait komitmen menjalankan UUK, terutama pasal 43 ayat a dan b,” ujarnya dalam rapat Pansus Penetapan, kemarin (18/4).

Dalam pasal 43, Gubernur selaku Sultan Hamengku Buwono yang bertahta dan/atau Adipati Paku Alam yang bertahta, pada ayat a diminta melakukan penyempurnaan dan penyesuaian peraturan di lingkungan Kasultanan dan Kadipaten. Sedang pada ayat b, mengumumkan kepada masyarakat hasil penyempurnaan dan penyesuaian peraturan tersebut. Peraturan tersebut sering diartikan sebagai Paugeran.

Dia mengatakan proses pengisian jabatan wagub yang kosong setelah PA IX meninggal merupakan amanat UUK. Begitu pula pasal 43 ayat a dan b tersebut juga merupakan amanah UUK yang juga harus dilakukan. “Pasal 43 ayat a dan b UUK ini relatif belum pernah tersentuh,” lanjut politikus dari Dapil Bantul tersebut.

Interupsi itu langsung ditanggapi oleh anggota Pansus Penetapan lainnya, Sudaryanto. Menurut politikus PKB tersebut, forum Pansus Penetapan bertugas melakukan verifikasi berkas persyaratan Wagub DIJ. Daryanto, sapaannya, meminta pembahasan terkait Paugeran dilaksanakan dalam forum berbeda. “Forum ini kan untuk menyerahkan berkas, kalau komplet baru dibahas berikutnya,” jelasnya.

Ketika dimintai komentarnya, Penghageng Kawedanan Hageng Kasentanan Kadipaten Pakualaman KPH Tjondrokumo mengaku siap menjalankan permintaan FPAN tersebut. Menurut Tjondro, kewajiban tersebut tidak hanya untuk Kadipaten Pakualaman saja. Tapi juga Keraton Jogja. “Kami siap menjelaskan (paugeran), nanti kami lihat DPRD mintanya apa,” jelasnya. (kus/pra/ila)
Siap Jelaskan Paugeran ke Publik

Breaking News