Setiaky/Radar Jogja
SLEMAN – Seorang simpatisan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tewas setelah dilempar petasan oleh orang tak dikenal di Jalan Kebonagung, Mlati, Sleman, kemarin (17/4) sekitar pukul 14.20 WIB. Korban tewas atas nama Didin Sumaryanto, 20, warga Bolawen, Tlogoadi, Mlati, Sleman setelah mengalami luka di leher, hingga berlubang. Selain korban tewas, seorang rekan korban juga dirawat intensif karena mengalami luka di bagian punggung.

Kasat Reskrim Polres Sleman AKP Sepuh Siregar mengatakan, saat kejadian korban baru saja pulang dari acara partai di daerah Sendangadi, Sleman. Saat melintas di TKP, ia berpapasan dengan pengendara lainnya yang diduga melempar sesuatu. “Jenisnya apa, masih kami selidiki. Tapi membuat ledakan, satu meninggal dan satu luka-luka,” katanya kepada wartawan kemarin (17/4).

Pihaknya masih melakukan penyelidikan dan menghimpun informasi terkait kejadian itu. Korban meninggal mengalami luka bakar di bagian leher dan dada cukup besar. “Satu korban luka di punggung karena posisinya di depan. Korban meninggal posisinya pembonceng di belakang,” imbuhnya.

Terkait informasi adanya CCTV di sekitar lokasi, hal itu bisa membantu polisi dalam melakukan penyelidikan untuk menemukan pelakunya. Pelaku disebut dua orang dan mengendarai sepeda motor ke arah timur.

Ketua DPW PPP DIJ Syukri Fadholi menyatakan prihatin dan belasungkawa atas peristiwa itu. Ia meminta kepolisian mengusut siapa pelaku pelempar petasan tersebut.

Ia meminta masa PPP, termasuk organisasi underbow tetap tenang dan waspada. Kepada seluruh masa ia meminta untuk tidak melakukan tindakan apapun. “Kami minta polisi menindak tegas pelaku itu,” jelasnya.

Korban selamat dari kejadian itu, Taufan Pulung, 20, menuturkan, saat kejadian ia mengaku akan pulang ke rumahnya setelah mengikuti tabligh akbar. Sesampainya di dekat pohon beringin di daerah Kronggahan, berpapasan dengan dua orang pengendara sepeda motor yang berboncengan.

“Dari arah berlawanan entah batu atau apa, tahu-tahu melempar ke arah kita. Pelaku pakai matic ndak langsung berhenti, tahu-tahu nglempar,” ujarnya saat ditemui di rumah sakit.

Taufan mengatakan, pelaku memakai helm dan kabur ke arah timur. Setelah dilempar itu, ia baru merasakan sakit di bagian leher dan punggung belakang.

Kubu Djan Faridz Kumpul di Jogja

Sementara itu, Laskar Forum Komunikasi PPP DIJ mengadakan tabligh akbar di Lapangan Mlati, Jalan Magelang, Sleman, kemarin (17/4). Kegiatan itu sebagai bentuk penolakan terhadap muktamar islah di Pondok Gede Jakarta beberapa waktu lalu. Hadir beberapa pengurus PPP kubu Djan Faridz, pengurus asal DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, Papua Barat, Sulawesi Utara, termasuk Abraham Lunggana atau Haji Lulung.

Ketua Panitia Farid Wajdi mengatakan, kegiatan itu sebagai aksi nyata melihat kondisi partai yang dinilai sedang diinjak kekuasaan. Mereka menolak islah, karena unsurnya tidak terpenuhi dan penuh kecurangan.

“Mereka mengambil kebijakan yang tidak mengindahkan kasasi MA. Kita tidak ada struktural, semua akar rumput. Tidak ada setting dari struktural. Semua murni simpatisan,” katanya saat jumpa pers di Hotel Rich, Jalan Magelang, Sleman.

Ketua DPW PPP DIJ Syukri Fadholi mengapresiasi inisiatif angkatan muda Kakbah dan laskar PPP yang menurutnya melawan kedzaliman dan berani mengingatkan. Selain itu ia juga mengatakan, telah terjadi degradasi hukum.

Hukum, kata Fadholi, diinjak oleh Menkumham yang tidak taat keputusan Kasasi MA. “Hukum diremehkan. Keputusan MA diabaikan Yasonna. Kewajiban moral amar makruf,” katanya.

Amri Jemaat, Waketum DPP PPP menangani bidang hukum HAM melihat masalah yang terjadi di PPP bukan semata masalah PPP an sich. Menurutnya, perkembangan sudah menjadi masalah kekuasaan versus hukum. “Sudah saatnya melakukan gerakan. Sebagian besar DPP hadir di tabligh akbar. Ini yang pertama di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Ia mengatakan, muktamar islah beberapa waktu lalu cacat hukum. Karena mengindahkan keputusan kasasi MA. Dalam putusan MA No 504 disebutkan mencabut putusan SK Menkumham dan keputusan 604 yang mengakui PPP yang sah adalah kubu Djan Faridz. “Tapi Menkumham punya persepsi sendiri,” ujarnya.

Ditanyakan mengenai kehadiran Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla serta sesepuh PPP KH Maimun Zubair dalam acara itu, tidak bisa dijadikan legitimasi. Sebab menurutnya, semuanya harus berlandaskan hukum.

“Kita sedang menggugat, dalam hal ini pemerintah, senilai Rp 1 triliun ke MK. Karena telah melakukan perbuatan melawan hukum yang tidak mau menjalankan kasasi MA,” tandas Amri. (riz/laz)

Breaking News