GUNAWAN/RADAR JOGJA
MENGAMBANG: Wakil Bupati Immawan Wahyudi (tengah) memimpin rakor dengan pengelola Gua Pindul di Balai Desa Bejiharjo (11/4).
GUNUNGKIDUL – Upaya Pemkab Gunungkidul menertibkan Gua Pindul, Bejiharjo, Karangmojo batal dilaksanakan. Tanda-tanda pertemuan berujung antiklimaks sudah terlihat ketika Wakil Bupati Gunungkidul Immawan Wahyudi datang ke Balai Desa Bejiharjo.

Dijadwalkan, kemarin pemkab melakukan eksekusi penerapan perda satu destinasi wisata satu pokdarwis di Gua Pindul. Sekenarionya, seluruh pengelola dikumpulkan di balai desa.

Kemudian petugas disiagakan berjaga di mulut gua. Petugas diberi wewenang melakukan pengecekan terhadap wisatawan guna memastikan masuk ke Gua Pindul dari pengelola mana. Jika masuk melalui pengelola yang tidak diakui pemkab, tidak boleh masuk.

Namun, sebelum melangkah sesuai rencana tanda-tanda penegakan perda berujung mandul terlihat ketika wakil bupati tiba di Balai Desa Bejiharjo. Pagi itu seharusnya pengelola pokdarwis berkumpul, tapi ternyata banyak yang memilih tidak datang.

Immawan didampingi petugas hanya duduk-duduk. Orang nomor dua di Bumi Handayani tersebut baru melihat pengelola berdatangan sekitar setengah jam kemudian.

Kepada pengelola, Immawan menyampaikan bahwa penegakan perda harus disambut baik. “Langkah selanjutnya adalah pembinaan, dan itu urusannya dinas. Kemudian penegakan bersifat represif itu kewenangan kepolisian,” kata Immawan.

Apabila ada pelanggaran secara permanen dari pengelola dan tidak mau diperbaiki, lanjut dia, itu berarti sebagai bentuk tindakan melawan hukum. Tidak bisa tidak, dalam hal ini aparat kepolisian berhak melakukan tindakan represif.

“Jadi, kami ingin penegakan perda ini disambut dengan gembira. Saya sepakat, perda ditegakkan tanpa harus ada perintah komando,” ujarnya.

Perwakilan pengelola Gua Pindul bingung dan kecewa dengan penjelasan tersebut. Mereka memilih meninggalkan lokasi rapat dan berbincang-bincang di depan balai desa. Bahkan di antaranya memilih pulang karena menganggap pertemuan melenceng dari tujuan.

“Saya tidak tahu maksud pertemuan ini. Kan rencananya Senin ini (kemarin) akan dilakukan penegakan perda,” kata ketua II sekretariat Tunas Wisata, Rebito.

Sementara itu Kepala Bidang Pengembangan Produk wisata Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Gunungkidul, Hary Sukmono menampik bahwa penegakan perda kali ini gagal. Menurut dia rapat koordinasi menjadi bagian dari penegakan perda. Agenda rakor lanjutan digelar Selasa pekan depan.

“Seperti penjelasan wakil bupati, penegakan perda dilakukan secara bertahap. Persuasif dengan cara pembinaan. Jika sudah tidak bisa dibina maka kepolisian bisa melaksanakan tindakan represif,” kata Hary Sukmono. (gun/iwa)

Breaking News