JOGJA-Materi tata niaga rokok akhirnya lolos dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTAR). Ini terjadi setelah Fraksi PDI Perjuangan DPRD sempat menarik semua anggota Panitia Khusus (Pansus). Mereka sejak awal berpedoman hanya mengatur asap rokoknya. Bukan rokoknya.

Desakan dari PDIP itu ternyata diamini Wali Kota Haryadi Suyuti (HS). Ia sepakat untuk peraturan daerah (perda) hanya mengatur asap rokok. Tak termasuk tata niaganya.

“Ini pertimbangan ekonominya,” ujar HS, akhir pekan lalu.

HS menegaskan, pengaturan perda ini hanya untuk asapnya.

“Kalau ada rokok ora disumet opo yo dilarang?” kelakarnya.

Tak hanya raperda yang molor penetapannya akibat boikot Fraksi PDIP. Perwal Nomor 12 Tahun 2015 pun urung diberlakukan. Menurut HS penundaan perwal yang mengatur Kawasan Tanpa Rokok (KTR) per 1 April 2016 lalu, karena butuh ada sinkronisasi antara perwal dengan raperda.

“Jadi, bukan karena adanya pertentangan antara raperda dengan perwal. Sekarang baru disinkronisasi dulu supaya harmonis,” ungkapnya.

Selain itu diakuinya antara KTR dengan KTAR terjadi persoalan yang cukup mendasar. KTR cakupannya lebih luas karena berkaitan dengan produk rokok, sedangkan KTAR lebih spesifik pada asap rokok.

Pihaknya pun akan melakukan revisi perwal. Proses revisi tersebut juga diselaraskan dengan rancangan perda KTAR yang kini dibahas di dewan.

HS menambahkan, selama sinkronisasi pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada instansi teknis seperti Dinas Kesehatan dan Bagian Hukum Sekretariat Kota (Setkot). Kendati demikian, materi yang perlu dibahas ulang harus mengacu pada peraturan di atasnya baik Peraturan Pemerintah (PP) maupun Undang-undang (UU).

“Kalau saya pribadi lebih cenderung ke KTAR, karena yang perlu dikendalikan adalah asap rokoknya. Perokok aktif maupun perokok pasif harus sama-sama dihormati haknya masing-masing,” terangnya.

Wakil Ketua Pansus Rancangan Perda KTAR Dwi Budi Utomo mengatakan, dinamika di internal dewan sebenarnya sudah dilalui. Pihaknya kini sudah sepakat melanjutkan pembahasan rancangan perda. Apalagi pemkot sudah bisa memahami dengan menunda pemberlakuan kawasan tanpa rokok.

Selain itu, lanjutnya, sesuai hasil kesepakatan, KTR akan ditetapkan pemkot pada 1 Oktober 2016 mendatang. Sehingga, sebelum pemberlakuan kawasan tanpa rokok diharapkan Raperda KTAR sudah berhasil dituntaskan.

“Dari sisi materi, tidak ada pasal yang diperdebatkan karena memang pengendalian asap rokok sudah diatur melalui undang-undang,” tandasnya. (eri/dem)

Breaking News