JOGJA – Pembangunan hotel di Kota Jogja tampaknya akan terhenti sejenak. Sebab, moratorium yang habis Desember ini, akan diperpanjang lagi sampai 2019. Itu sekaligus menutup banyak spekulasi terhadap tata ruang di DIJ. Terlebih, banyaknya hotel yang tumbuh di Jogja banyak menuai kritik dan keluhan dari masyarakat.

Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti mengungkapkan, itu merupakan keputusannya. Bukan atas intervensi pihak mana pun. “Itu juga dari kajian beberapa pihak,” jelasnya, kemarin (6/4).

HS, sapaannya, menerangkan, untuk moratorium akan diperpanjang tiga tahun hingga 2019. Kemudian, ada kajian di tahun ke dua. “Apakah akan diperpanjang lagi atau tidak?” ujarnya.

HS menjelaskan, surat perpanjangan untuk kebijakan tersebut akan segera menyusul.

Dia menjanjikan sebelum mengakhiri masa tugas, surat keputusan itu sudah terbit. “Sekaligus untuk menggantikan surat keputusan sebelumnya yang berlaku sejak 2013 silam,” terangnya.

Dia menjelaskan, dasar untuk memperpanjang moratorium tersebut adalah occupancy rate. Sampai saat ini, tingkat hunian hotel belum mencapai 70 persen. Makanya, kebijakan moratorium ini akan dievaluasi. Jika nantinya tingkat okupansi sampai 70 persen kemungkinan akan diperbarui lagi.

“Misalnya dengan memperbolehkan pembangunan hotel secara selektif di zona-zona tertentu,” katanya.

Kebijakan moratorium ini hanya berlaku untuk hotel saja. Sedangkan apartemen dan kodominium masih diperbolehkan. Itu menggunakan aturan tersendiri berupa aturan rumah susun. “Kalau apartemen dan kondominium itu beda, karena prinsip dasarnya adalah rumah susun,” ujarnya.

Ketua DPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIJ Istidjab M. Danunegoro mengatakan, pihaknya sudah bertemu dengan wali kota sebulan lalu. PHRI meminta Pemkot Jogja untuk memperpanjang kebijakan moratorium hotel hingga 2021, sama dengan kebijakan di Pemkab Sleman.

“Ini kami usulkan karena tingkat okupansi hotel di Jogja. Apalagi, rata-rata hanya 50 hingga 55 persen saja untuk hotel bintang,” ujarnya.

Berdasarkan data PHRI, tingkat okupansi hotel bintang di Kota Jogja 2014 sebesar 57,48 persen dan nonbintang (melati) 26,77 persen. Sedangkan 2015, tingkat okupansi hotel bintang 57,64 persen dan nonbintang 27,11 persen.

Itu untuk rata-rata. Tapi, kalau untuk hotel bintang di ring I, sekitar Malioboro, okupansinya mencapai 90 persen. Ring II sedikit jauh dari Malioboro, yakni mencapai 70 hingga 80 persen. Ring III di luar kawasan Malioboro, tingkat okupansi mencapai 60 sampai 70 persen.

Berdasarkan data PHRI, kata Istidjab, sejak 2014-2016 ini ada 104 hotel yang mengajukan izin membangun bangunan ke Pemkot Jogja. Dari jumlah ini 83 hotel sudah mengantongi izin IMB dan 31 lainnya masih terkendala masalah teknis.

Dari 83 yang sudah memiliki IMB ini, 26 di antaranya sudah membangun dan sisanya belum. “Bertambahnya hotel baru ini, jelas akan mempengaruhi tingkat okupansi hotel di DIJ,” ungkapnya. (eri/ila/ong)

Breaking News