JOGJA – Beberapa nama keluarga Keraton Jogja yang dijagokan maju dalam Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Jogja 2017, mendapat tentangan dari Raja Keraton Jogja. Sri Sultan Hamengku Bawono Ka 10 menegaskan tidak ada keluarga keraton yang maju pemilihan kepala daerah selama dirinya masih hidup.

“Tidak ada saudara yang maju, tidak ada menantu yang maju. Kalau maju tak turunke dewe, aku kampanye,” tegas HB Ka 10 saat dimintai tanggapannya atas beberapa nama kerabat Keraton Jogja yang dicalonkan dalam Pilwali Kota Jogja.

HB Ka 10 menegaskan, selama dirinya masih hidup, tidak bisa keluarga keraton menjadi kepala daerah. Suami GKR Hemas ini juga menegaskan tidak akan memberi izin jika ada keluarga yang akan maju. Bahkan akan mencopot jabatan kerabat yang maju tersebut.

Dia beralasan, jika ada kerabat Keraton Jogja yang maju dalam pilkada akan menggangu keadilan masyarakat. “Tidak bisa selama saya masih ada. Itu akan mengganggu keadilan masyarakat,” tandasnya.

Terpisah, menantu HB Ka 10 KPH Wironegoro, yang namanya disebut sudah mengambil formulir pendaftaran cawali dari Partai Gerindra, mengaku memang sudah mengambil formulir. Namun, dia belum meminta izin ke mertuanya tersebut.

“Kan ini baru ambil formulir, masak ambil formulir saja minta izin, nanti makan siang dan malam minta izin juga,” ujarnya.

Suami GKR Mangkubumi tersebut mengaku, belum menyatakan iya atau tidak untuk maju dalam Pilwali 2017. Pengambilan formulir, yang disebutnya diantar oleh teman-temanya ke rumah, merupakan sinyal mewakili pribadi maupun masyarakat. Kemunculan namanya dalam bursa Pilwali 2017 diharapkan diikuti dengan munculnya calon-calon lain yang lebih kredibel. “Monggo nama saya dimanfaatkan untuk mendorong nama calon lain yang lebih kredibel agar muncul,” terangnya.

Menurut pangeran yang akrab disapa Niko ini, terdapat beberapa kriteria pemimpin Kota Jogja. Yaitu butuh pemimpin yang mengerti keistimewaan dan mampu menjalankan lima pilar Keistimewaan DIJ. Selain itu, berselera baik dan mengerti keinginan masyarakat.

Sementara ketika ditanya tentang penolakan HB Ka 10 jika ada kerabat Keraton Jogja yang maju dalam pilwali, Niko menilai hal itu ditujukan kepada adik-adik raja (rayi dalem). Seperti KGPH Hadiwinoto dan GBPH Yudhaningrat. Nama keduanya baru dikaitkan dengan politik jelang pilwali ini.

“Saya sudah berkiprah di politik sejak 2014 dalam pemilihan legislative (pileg) lalu, sekarang saya kan berdiri di atas kaki sendiri,” terangnya. (pra/ila/ong)

Breaking News