JOGJA – Seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama (JPT) atau populer dengan istilah lelang jabatan pejabat eselon II Pemprov DIJ ternyata cukup diminati. Terbukti peminat jabatan itu tak terbatas dari kalangan birokrat pemprov saja. Namun sejumlah pejabat dari pemkab dan pemkot se-DIJ juga punya hasrat mengincar beberapa pos yang dilelang tersebut.

Terbanyak peminatnya dari Pemkab Bantul. Ada lima pejabat dari kabupaten yang dipimpin Bupati Suharsono itu melamar ke pemprov. Disusul Pemkab Sleman dan Kulonprogo serta Pemkot Jogja yang rata-rata dua pelamar.

“Satu-satunya yang tidak ikut melamar hanya dari Pemkab Gunungkidul. Di luar itu juga ada pelamar dari pusat,” jelas Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIJ R. Agus Supriyanto kemarin (3/4).

Mereka yang ikut lelang itu rata-rata menduduki posisi eselon II b dan III a di pemprov, pemkab dan pemkot. Posisinya, antara lain, seperti kepala bagian, kepala bidang, kepala kantor dan kepala dinas. Ada juga yang menjabat asisten, direktur dan kepala unit pelaksana teknis dinas (UPTD).

Agus dalam seleksi itu berkedudukan sebagai sekretariat panitia seleksi. Menurut dia, ada 51 orang yang mendaftar. Setelah diadakan penelitian, hasil seleksi administrasi meloloskan 47 pelamar. Sedangkan empat orang lainnya dinyatakan tidak lolos.

Empat orang itu adalah Dwika Herdikiawan, Andhy Sasongko Budhi Santoso, dan Djoko Setiyono. Mereka tak lolos karena persetujuan ikut lelang jabatan itu tak diteken pejabat pembina kepegawaian. “Satu orang lainnya Camat Pleret Bantul Walkodri usianya 57 tahun 2 bulan,” terang Agus.

Kepala BKD DIJ menambahkan, sesuai persyaratan, peserta lelang jabatan maksimal usianya 56 tahun. Di atas usia itu panitia seleksi tak membuka kesempatan. Karena itu, Agus mendorong pejabat eselon III di pemprov yang usianya di bawah 56 tahun agar mengikuti lelang tersebut. “Kami buka kesempatan seluas-luasnya,” tegas pria kelahiran 18 Maret 1960 ini.

Adapun jabatan yang dilelang ada beberapa pos. Di antaranya staf ahli gubernur, kepala dinas kesehatan, kepala dinas pertanahan dan tata ruang dan pelaksana harian kepala badan penanggulangan bencana daerah (BPBD). Empat jabatan itu merupakan level eselon II a. Sedangkan dua jabatan lain yakni kepala biro administrasi perekonomian dan sumber daya alam (SDA) serta wakil kepala dinas kebudayaan merupakan posisi eselon II b.

Meski ada enam posisi yang dilelang, dia mengingatkan kelak mereka yang lolos seleksi bisa jadi ditempatkan tidak sesuai dengan jabatan yang dilamar. Birokrat yang pernah mengepalai Samsat Sleman ini memberikan ilustrasi ada pejabat yang melamar menjadi kepala dinas pertanahan dan tata ruang. Ternyata hasil seleksi, orang tersebut lebih tepat menjabat kepala biro administrasi perekonomian dan SDA. “Bisa saja penempatannya bergeser,” ingatnya.

Terkait penempatan, Agus menyatakan tergantung kompetensi setelah seleksi berlangsung. Materi seleksi meliputi uji kompetensi, kesehatan, dan uji gagasan dengan menulis makalah bertema tentang isu tertentu. Saat ini tahapan seleksi memasuki uji kesehatan.

Mulai hari ini Senin (4/4) hingga Senin (11/4) 47 peserta mengikuti uji kesehatan di RS Grhasia. Berikutnya menjalani uji gagasan pada 16-21 April di ruang rapat Setprov DIJ kompleks Kepatihan.

Lelang jabatan yang tidak menjamin birokrat ditempatkan sesuai bidang yang dilamar sempat mengundang pertanyaan anggota Komisi A DPRD DIJ Rendradi Suprihandoko. Dia memasalahkan dengan pola penempatan semacam itu.

Menurut dia, kejadian semacam itu juga ditemui di beberapa kementerian di Jakarta. “Apa tidak berpotensi menimbulkan masalah,” ujar mantan ketua DPRD Sleman ini.

Wakil Ketua Komisi A Sukarman mengungkapkan kekhawiran senada. Bahkan secara khusus dia menyoal dikosongkannya jabatan kepala dinas kesehatan. Saat posisi itu lowong, ternyata ada beberapa pejabat berlatar belakang dokter justru mengampu posisi di luar kompetensi ilmu kesehatan.

“Apakah sesuai bidangnya bila ada dokter justru diminta mengatasi pengangguran dan masalah desa. Kesesuaian dengan kompetensinya di mana?,” sindir Sukarman.

Kembali tentang pejabat dari kabupaten dan kota yang lolos seleksi administrasi, antara lain, Assekda Kota Jogja Aman Yuradijaya, dan Kabag Organisasi Setda Kota Jogja Kris Sarjono Sutejo. Kemudian Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bantul Fenty Yusdayati, Kepala Bappeda Bantul Tri Saktiyana, dan Kepala Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah (KPPD) Sleman Krido Suprayitno.

Dari lingkungan pemprov ada nama Direktur RS Grhasia drg Pembajun Setyaningastutie, Kabid Tata Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIJ Hananto Hadi Purnomo, salah satu kabid di Dinas Komunikasi dan Informatika Rony Primato dan pejabat di Dinas Perindag DIJ Bayu Haryana.

Lalu Kepala Balai Teknologi Komunikasi dan Informartika Disdikpora DIJ Singgih Raharjo, Sekretaris Dinas Pariwisata DIJ Rose Sutikno, Kabid Pemerintahan Bappeda DIJ Biwara Yuswantana, Sekretaris BPBD DIJ Heru Suroso, Sekretaris BLH DIJ Maladi dan Sekretaris BPPM DIJ Carolina Radiastuty.

Kemudian dua pejabat di BKD Prapto Nugroho dan Intan Mestikaningrum, Kabid Koperasi Dinas Koperasi dan UMKM Sultoni Nurifai, Kabid Arsip Dinamis BPAD DIJ Mohammad Subandriyo, dan Kabag Protokol Biro Umum Setprov DIJ RM Tejo Purnomo. (kus/pra/laz/ong)

Breaking News