GUNTUR AGA TIRTANA/RADAR JOGJA
JOGJA – Rencana relokasi juru parkir (jukir) di sisi timur Jalan Malioboro ke Taman Khusus Parkir (TKP) Abu Bakar Ali (ABA) mundur dari jadwal semula. Jika sebelumnya, relokasi pada 2 April, kini diundur hingga 4 April 2016. Sebab, proses pendataan jukir masih berlangsung. Disamping itu, pemkot juga tengah menyiapkan sarana pendukung lain.

Wali Kota Haryadi Suyuti (HS) mengaku, kemunduran itu sebagai buntut dari persiapan yang dilakukan. Salah satunya pendataan jukir yang akan pindah ke lokasi baru tersebut. “Pendataan menjadi Rabu (30/3) besok sampai 1 April,” tutur HS, kemarin (28/3).

Dia menjelaskan, pendataan ini tetap sama. Pemkot membuka pos pelayanan di Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Malioboro. Pos ini mulai buka pukul 08.00 WIB. “Pendataan ini untuk jukir dan pembantunya,” tegasnya.

Dalam pendataan ini, HS menjamin, tak akan ada penyusup. Artinya, jukir gawan siapa pun akan ditolak, jika mereka selama ini bukan jukir Malioboro. “ABA semuanya untuk jukir dari Malioboro,” jamin HS.

Selain masalah pendataan, lanjut HS, pihaknya harus mempersiapkan berbagai infrastruktur lain. Termasuk mengenai shuttle bus untuk mengangkut karyawan toko Malioboro. Selama ini mereka parkir di sisi timur jalan utama itu.

Pemkot akan menyiapkan dua shuttle bus untuk antarjemput karyawan dan wisatawan ke Malioboro. Bus ini beroperasi dari TKP ABA mulai pukul 08.30 atau setengah jam sebelum toko buka. “Bus ini selesai beroperasi setengah jam setelah toko tutup. Silahkan menunjukkan identitas sebagai karyawan. Bus ini gratis,” katanya.

HS juga akan menugaskan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di bawahnya untuk mengamankan lokasi yang selama ini digunakan sebagai tempat parkir sepeda motor. Ini agar tidak menjadi lahan kosong. “Jika dibiarkan begitu saja, bisa dipakai parkir lagi,” tandasnya.

Dari kalangan jukir, kemarin puluhan juru parkir sepeda motor di Malioboro kembali mendatangi gedung DPRD Kota Jogja. Mereka menyayangkan langkah yang dilakukan pemerintah yang melakukan pendataan satu per satu pada juru parkir.

“Seharusnya, pendataan dilakukan melalui paguyuban,” kata Ketua Paguyuban Parkir Malioboro Sigit Karsana Putra.

Dia mengatakan, pendataan yang dilakukan pemerintah cenderung akan menimbulkan rasa curiga di antara jukir. Apalagi, jika dilakukan tak transparan. Bisa-bisa jukir Malioboro tersisih dengan jukir titipan.

Mereka pun meminta pendampingan dari kalangan wakil rakyat untuk mengawal proses relokasi. Mereka juga berharap relokasi bisa ditunda. “Kami sambat ke dewan. Agar bersedia mendampingi proses pendataan ini,” katanya.

Menanggapi desakan itu, Ketua DPRD Kota Jogja Sujanarko mempersilakan jukir untuk mendata sendiri. Dewan juga akan menyampaikan surat permohonan ke Pemprov DIJ untuk penundaan relokasi. “Nanti data dari jukir dengan pemkot akan divalidasi,” tandasnya. (eri/ila/ong)

Breaking News