GUNTUR AGA TIRTANA/RADAR JOGJA
SLEMAN – DIJ berada dalam posisi krisis air tanah. Sebab, kondisi air tanah saat ini terus menunjukkan grafik penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Hal itu diungkapkan oleh Peneliti Pusat Studi Bencana Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jogjakarta Eko Teguh Paripurno.

“Setiap tahun kondisi air tanah di Jogjakarta menurun 15 sampai 50 sentimeter. Dalam lima tahun secara umum penurunannya bisa mencapai 2,5 meter,” ujarnya saat dihubungi wartawan, Selasa (22/3).

Eko menjelaskan, turunnya volume air tanah di Jogjakarta disebabkan beberapa faktor. Di antaranya cukup masifnya pendirian hotel maupun hunian vertikal lain yang dinilai mengambil air dari tanah dengan kedalaman sekitar 100an meter. Sehingga, air tanah di atasnya yang berada di kedalaman puluhan meter ikut tersedot ke bawah.

Faktor lain, minimnya kepedulian warga dalam ketersediaan air dan kurang bijak dalam menggunakan air. “Contohnya saat ini, sumber air di lereng Merapi bisa juga sampai wilayah dataran rendah, tapi itu tidak banyak. Warga itu memanen terus, tapi tidak pernah menanam,” ucapnya.

Geolog UPN Veteran ini menyarankan, masyarakat harus memperbaiki tata kelola air tanah. Langkah yang bisa dilakukan dengan menumbuhkan kesadaran menanam air. Langkah menanam air itu bisa dengan cara membuat sumur resapan maupun tempat penampungan air hujan di dalam tanah. Dia juga mengimbau masyarakat untuk bijak menggunakan air untuk memenuhi kebutuhan. Sebab, kebutuhan warga terhadap air terbilang tinggi.

Dia membandingkan, jika warga biasa dalam sehari rata-rata menghabiskan 125 liter, sementara orang yang berada di hotel atau hunian vertikal lain bisa menghabiskan 350 liter per hari. “Saat ini, kondisi air tanah sudah tidak bisa lagi mencukupi kebutuhan,” jelasnya.

Terpisah, warga Desa Wonokerto, Turi, Sleman mendeklarasikan gerakan konservasi air di lereng Merapi. Gerakan tersebut diwujudkan dengan penyelamatan sejumlah sumber mata air Kali Bedog di Dusun Ngembesan. Aksi ini bertepatan dengan peringatan Hari Air Sedunia kemarin.

Kepala Desa Wonokerto Tomon Haryo Wibisono mengatakan, gerakan ini bermula dari pengalaman masyarakat pada musim kemarau. Sumber air yang mengering membuat warga berebut dan muncul konflik antarwarga. “Seharusnya air bersifat universal. Tapi, pada musim kemarau justru muncul konflik gara-gara berebut sumber mata air. Ini yang ingin kita cegah,” katanya, Selasa (22/3).

Salah satu upaya warga yakni memperluas daerah tangkapan air dengan penanaman pohon. Satu warga diharuskan menanam satu pohon di sekitar sumber mata air. Dengan begitu air dari curah hujan dan mata air bisa tertahan lebih lama di daerah tersebut.

Dosen Fakultas Kehutanan UGM Djoko Soepriyadi yang mendampingi warga menambahkan, untuk menjaga kondisi mata air tetap baik, diperlukan konsep desa yang baik. Tidak sekadar bisa mempertahankan keasrian, tapi juga memiliki nilai tambah bagi warga.

Sempadan Sungai Harus Bebas Bangunan

Sementara itu, konsep penataan sungai dengan mundur munggah madep kali (M3K) yang dicetuskan Gubernur DIJ sudah banyak mendapat respons. Selain dari warga Jogoyudan di Sungai Code, warga yang tinggal di bantaran Sungai Winongo, Jogja juga mengaku siap untuk ditata.

Koordinator Forum Komunikasi Winongo Asri (FKWA) Endang Rohjiani mengatakan, sebenarnya mau saja memundurkan rumahnya dari sempadan sungai. Tapi disaat bersamaan, lanjut dia, justru pemerintah yang belum siap dengan programnya. Baik program penataan dengan rumah susun maupun rumah tidak layak huni (RTLH).

“Saat masyarakat sudah mau, pemerintahnya malah yang tidak siap,” ujarnya di sela Perayaan Hari Air Sedunia di bantaran SungaiWinongo Tegalrejo Jogja kemarin.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jogja Edy Muhammad mengatakan, pihaknya sudah meminta seluruh komunitas sungai di Kota Jogja untuk menyusun master plan penataan sungai sesuai kebutuhan masing-masing.

Di Kota Jogja terdapat sejumlah komunitas sungai seperti Pemerti Code, Forum Silaturahmi Daerah Aliran Sungai (Forsidas) Gajah Wong, dan FKWA. “Setiap komunitas sudah menyusunnya. Hasil rumusan tersebut menjadi acuan dalam penataan sungai,” katanya.

Kepala Seksi Perencanaan Umum Balai Besar Wilayah Serayu Opak (BBWSO) Hanugrah Purwadi mengatakan, sempadan sungai adalah wilayah yang seharusnya bebas dari bangunan apapun. Tapi kondisi di lapangan sebaliknya. Banyak bangunan yang terlanjur dibangun di kawasan tersebut. “Paling banyak ditemui di wilayah perkotaan,” jelasnya. (riz/ila/ong)

Breaking News