JOGJA – Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya (KGPAA) Paku Alam (PA) X semakin dekat dilantik sebagai Wakil Gubernur (Wagub) DIJ. Sebab, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah menjawab surat yang diajukan Pemprov DIJ terkait pergeseran Dana Keistimewaan (danais) untuk pengisian jabatan wagub.

Kepala Bidang Anggaran Belanja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) DIJ Aris Eko Nugroho mengatakan, sudah menerima surat bernomor s-201/PK/2016 tentang Penyampaian Hasil Penilaian Kelayakan Usulan Perubahan Program dan Kegiatan Dana Keistimewaan DIJ Tahun Anggaran 2016 pada Jumat (18/3) lalu.

“Untuk pengisian wagub direncanakan Rabu (23/3) besok ada rapat dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dengan Setwan. Kalau sudah disepakati besoknya sudah dinomori dan bisa digunakan,” terangnya, kemarin (21/3).

Menurut Aris, surat jawaban dari Kemenkeu tersebut bukan hanya terkait pengisian jabatan Wagub DIJ saja. Tetapi, untuk proses pengisian jabatan, Aris mengatakan, nilai yang disetujui sama dengan yang diajukan. Yaitu sebesar Rp 2,019 miliar. Untuk dua kegiatan, yaitu proses pengisian jabatan wagub dan pelantikan.

Khusus untuk pelantikan wagub, Aris mengatakan, belum bisa memastikan karena masih menunggu kepastian lokasi pelantikan. Hal itu yang nantinya juga akan ditanyakan ke Setwan saat pembahasan DPA.

“Nanti saat pembahasan, Setwan kan bisa cerita hasil konsultasi ke Kemendagri maupun Setneg,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Arief Noor Hartanto saat ditemui seusai bertemu Gubernur DIJ di Bangsal Kepatihan menegaskan komitmen anggota legislatif dalam pengisian jabatan wagub. Pihaknya baru akan bekerja setelah menerima salinan surat persetujuan pergeseran danais dari pusat.

“Patokan kami untuk melangkah setelah menerima surat dari eksekutif, kalau besok Rabu diserahkan ya kita bisa langsung bergerak,” ujarnya.

Pria yang akrab disapa Inung ini menjelaskan langkah yang akan dilakukan setelah menerima surat tersebut yakni rapat pimpinan dewan. Kemudian dilanjutkan rapat badan musyawarah (Bamus) untuk penjadwalan kerja Pansus Penetapan. Pansus penetapan memiliki waktu tujuh hari kerja untuk melakukan verifikasi persyaratan sesuai UUK DIJ, serta tiga hari untuk melaporkan ke Pimwan. Setelah itu Bamus akan menjadwalkan rapat paripurna penetapan.

Ketika ditanyakan tentang gugatan hukum yang dilayangkan kubu KPH Anglingkusumo pada PA X, Inung menjawab tidak akan mencampurinya. Politikus PAN tersebut mengatakan DPRD DIJ tidak akan masuk dalam wilayah yang bukan kewenangannya. Terkait sah tidaknya Adipati Pakualaman saat ini, Inung mengatakan, akan meminta penjelasan ke Penghageng Kawedanan Kasentanan Kadipaten Pakualaman. (pra/ila/ong

Breaking News