JOGJA – Pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport (NYI A) di depan mata. Saat ini Pemkab Kulonprogo tengah mencari lahan untuk relokasi bagi warga yang terdampak pembangunan bandara. Pemkab mengusulkan menggunakan Pakualam Ground (PAG) sebagai lahan relokasi. Nantinya, warga yang akan direlokasi bisa menempati PAG tersebut dengan sistem margersari.

Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo mengatakan, wacana pemanfaatan PAG di Kulonprogo sebagai lahan relokasi masih dalam tahap diskusi dengan Pemprov DIJ. Selain memanfaatkan PAG, ada wacana menggunakan tanah kas desa. “Ini masih diskusi, belum bicara secara teknis, belum bertemu Paku Alam (PA) X juga,” ujar Hasto seusai bertemu Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X di Kepatihan, kemarin (10/3).

Bupati yang juga seorang dokter tersebut mengatakan, usulan penggunaan PAG juga untuk menekan biaya. Sebab, jika harus membeli tanah di lokasi baru, harga yang dikeluarkan bisa sangat tinggi. Meskipun begitu, Hasto mengingatkan, status tanah relokasi di atas PAG tersebut bukan hak milik. Tapi, sewa atau biasa dikenal dengan margersari. “Tidak menggratiskan tanah, tapi margersari. Tidak dimiliki, kan tidak dibeli,” ujarnya.

Diakuinya, alternatif relokasi warga memang tidak banyak. Usulan penggunaan PAG sebagai lahan relokasi juga mengingat keberadaan PAG di wilayah Temon, Kulonprogo. Menurut Hasto, PAG di Temon terdapat di Kaligintung, Siwates, hingga dekat dengan makam Girigondo. “Nanti kan di sana akan ramai, Stasiun Kedundang juga dibuka kembali,” jelasnya.

Untuk kebutuhan luasan lokasi relokasi sendiri, Hasto belum bisa memastikan. Tapi dari perhitungan kebutuhan untuk perumahan saja butuh lahan hingga 15 hektare. Belum lagi ditambah dengan fasiltas umum dan fasilitas sosial lainnya. Hasto menegaskan, wacana penggunaan PAG tersebut untuk menjamin kehidupan yang layak bagi warga. “Yang penting warga nyaman, lebih sejahtera dan pekerjaan bisa diakomodasi,” tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIJ Arie Yuriwin mengatakan, pengukuran tanah yang terdampak pembangunan bandara internasional di Kulonprogo sudah selesai. Luas total pengukurannya yakni, luas keliling 587,2 hektare. Sedangkan untuk PAG seluas 160,9 hektare.

“Sedangkan bidang tanahnya 3.444 bidang dan jumlah penggarap 889 orang, baik penggarap tanah hak milik maupun PAG,” jelasnya ketika ditemui seusai pembukaan Musrenbang DIJ awal pekan kemarin.

Menurutnya, luas tanah pada waktu penentuan izin penetapan lokasi (IPL) dengan yang telah diukur ada sedikit perbedaan. Karena pada waktu pendaftaran tanah penentuan IPL tanahnya belum diukur secara keseluruhan. Ketika dilakukan penentuan IPL, tanah yang rencananya untuk pembangunan bandara sekitar 650 hektare. “Waktu itu proses pengukuran tidak diukur secara kadastral,” jelasnya.

Proses selanjutnya, kata Arie, pengadaan jasa appraisal yang diperkirakan sekitar 30 hari. Diharapkan, bulan April sudah ada penetapan dan melaksanakan penilaian. Menurut Arie, Mei nanti pihaknya akan melakukan musyawarah dengan masyarakat terkait ganti rugi.

WTT Berencana Ajukan PK
Asisten Sekda (Assek II) Bidang Perekonomian Pembangunan dan SDA Pemkab Kulonprogo Triyono menyatakan, proses pengukuran dan pendataan lahan calon lokasi bandara sudah selesai. Tahap selanjutnya yakni pengadaan appraisal dan amdal.

“PT AP I kini tengah mempersiapkan tim appraisal sebagai tahapan berikutnya. Pengadaan appraisal semestinya bulan ini selesai. Amdal kemungkinan juga bulan ini,” terangnya, kemarin (10/3).

Sementara itu, warga penolak bandara yang tergabung dalam Wahana Tri Tunggal (WTT) tampaknya masih terus melakukan penolakan, kendati tahap pengukuran dan pendataan lahan calon bandara sudah lewat.

Ketua WTT Martono mengatakan, saat ini pihaknya bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jogjakarta tengah menyiapkan materi peninjauan kembali (PK) atas putusan kasasi beberapa waktu lalu. “Kami berharap putusan kasasi atas izin penetapan lokasi (IPL) bandara baru dibatalkan. Dengan PK kasasi berhasil, maka IPL batal,” ucap Martono kemarin.

Martono menjelaskan, pengumpulan berkas tengah dilakukan, WTT bersama LBH Jogjakarta juga akan menggandeng akademisi. Kendati begitu, sejauh ini Martono belum menjelaskan lebih detail soal materi PK yang akan diajukan itu. “Waktunya belum kami pastikan, namun saat ini masih kami siapkan,” jelasnya. (pra/tom/ila/ong)

Breaking News