GUNUNGKIDUL – Kasus suap di Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) memasuki babak baru. Kemarin, Mahkamah Agung (MA) mulai menjatuhkan vonis kepada para terdakwa.

Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Wonosari Sihit mengatakan, surat eksekusi penahaan terhadap terpidana diterima pekan lalu. Terpidana Saidi, 51, oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dishutbun terbukti bersalah dan dijebloskan ke penjara.

“Hari ini (kemarin) terpidana mulai ditahan di Lapas Wirogunan Jogja. Terpidana divonis hukuman dua bulan penjara dan denda Rp 2 juta,” kata Sihit (7/3).

Penahanan dilakukan karena terpidana terbukti bersalah dalam kasus suap sistem penerbitan dokumen surat keterangan kayu bulat (SKKB). Terpidana terbukti menerima suap Rp 250 ribu dari seorang warga Jatikuning, Ngoro-Oro, Kecamatan Patuk, Paino, 42.

“Surat eksekusi dari MA yang turun baru untuk penerima suap. Untuk pemberi suap belum turun,” ujarnya.

Penanganan kasus tersebut cukup lama, sekitar lima tahun. Dalam kurun waktu lima tahun tersebut, MA baru menjatuhkan eksekusi terhadap terpidana. “Eksekusi lama karena selama ini terpidana tidak ditahan,” terangnya.

Pada 13 Juli 2012 Polres Gunungkidul melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di kantor Dishutbun. Dua orang ditangkap. Satu di antaranya seorang oknum PNS. Waktu itu, petugas mengamankan tiga amplop.

Polisi saat itu menggeledah rental komputer di Wonosari. Ditemukan bukti, dalam CPU menyimpan data pembuatan kayu gelondong yang diperkirakan fiktif.

Penerima suap terancam UU Korupsi pasal 12 huruf b paling singkat empat tahun, maksimal 20 tahun, denda paling sedikit Rp 200 juta paling banyak Rp 1 miliar. Sementara pemberi suap dikenai pasal 5 dengan hukuman penjara maksimal 5 tahun minimal 1 tahun, denda paling sedikit Rp 50 juta maksimal Rp 200 juta. (gun/iwa/ong)

Breaking News