BANTUL – Praktik penambangan pasir di Pedukuhan Wonoroto, Gadingsari, Sanden, Bantul ternyata sudah berjalan cukup lama. Itu jauh-jauh hari sebelum Polda dan Pemprov DIJ mengambil tindakan tegas terhadap penambangan pasir ilegal itu. Saking lamanya, para penambang pun tidak menggubris surat peringatan yang dilayangkan Polda DIJ beberapa waktu lalu.

Siang hari, mereka masih nekat menambang. Tetapi, terkadang sebagian mereka juga menambang di malam hari. Itu dilakukan jika ada potensi razia. “Urusan perut. Mau gimana lagi,” terang salah satu warga Wonoroto yang enggan disebutkan identitasnya ini, kemarin (4/3).

Polsek Sanden, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat setempat sebenarnya tidak menutup mata dengan aktivitas para penambang. Mereka sudah pernah menegur. Bahkan, memperingatkan mereka, lama sebelum pemerintah DIJ mengambil tindakan. Namun, teguran dan peringatan ini hanya dianggap angin lalu.

“Lama-lama kami pun pekewuh. Wong yo kami sering bertemu juga dengan mereka (penambang) karena memang sama-sama masyarakat sini,” ucapnya.

Upaya lain sebenarnya juga pernah ditempuh. Yakni, memasang papan berisi larangan menambang pasir di sepanjang pesisir selatan. Sayangnya, papan besar yang terpasang di sekitar jalur jalan lintas selatan ini kemudian hilang entah kemana.

Ke belakang, tak ada satu pun warga yang berani menegur atau memperingatkan. Warga khawatir ada tragedi Salim Kancil di Wonoroto. “Orang bisa gelap mata jika urusan perut mereka diganggu,” ujarnya.

Menurutnya, ada empat titik penambangan pasir ilegal di Pedukuhan Wonoroto. Dua berada di atas tanah sultan ground (SG). Dua lainnya di atas tanah milik perorangan.

“Di Pedukuhan Karanganyar dan Demangan, Gadingsari juga ada penambangan. Malah di atas tanah SG. Sekarang juga masih berjalan,” paparnya.

Pria paruh baya ini sepakat dengan tindakan Polda dan Pemprov DIJ. Kendati begitu, dia berharap langkah ini jangan hanya sebatas gebrakan. Berhenti setelah mengeluarkan surat peringatan. Harus ada tindakan tegas sebagai tindak lanjutnya. Sebut saja pemberian sanksi bagi penambang yang mbalelo. Sebab, jika dibiarkan kerusakan lingkungan di Wonoroto tidak akan terhindarkan. “Anak cucu nanti mau dapat apa?” keluhnya setengah bertanya.

Di sela penerbitan surat peringatan pertama, dia menyarankan Polda dan Pemprov DIJ mempertimbangkan cara lain. Yakni, menggelar operasi truk melebihi tonase di titik strategis di wilayah Sanden. Dengan begitu, tidak akan ada lagi truk pengangkut pasir yang berani melintas.

“Kalau tidak ada truk, penambang mau apa. Mereka pasti kelimpungan,” tandasnya.

Dulu, area penambangan pasir adalah lahan pertanian. Tetapi, kondisinya saat ini memprihatinkan. Dari pantauan Radar Jogja, banyak ditemukan kubangan dengan ukuran besar di mana-mana. Bahkan, sudah ada yang berubah seperti perbukitan.

Di sana masih ada aktivitas penambangan di dua titik. Truk pengangkut pasir masih hilir mudik. Di dua titik lainnya tidak ada aktivitas. Tetapi, masih banyak warga di sekitar dua lokasi itu. Mereka hanya duduk-duduk di tenda dekat lokasi penambangan. Mereka pun tampak curiga dengan setiap orang asing yang datang.

Kepala Satpol PP Bantul Hermawan Setiaji menegaskan, penindakan praktik penambangan pasir liar di tangan kepolisian. Sehingga Satpol PP baru akan bergerak bila ada instruksi dari Korps Bhayangkara. “Saya sudah komunikasi dengan polres. Tapi belum tahu ada instruksi seperti apa dari polda,” jelasnya.

Kendati begitu, Hermawan melanjutkan, akan menyampaikan informasi kepada kepolisian terkait masih adanya aktivitas penambangan di Wonoroto.

Terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Energi dan Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) DIJ Rani Sjamsinarsi menegaskan, sesuai peraturan, semua bentuk penambangan harus mengantongi izin. Meski berada di lahan pribadi. Saat ini, izin pertambangan berada di provinsi. “Surat peringatan sudah dilayangkan, jika masih membandel bisa saja langsung ditangkap,” ujarnya.

Rani mengatakan, semua bentuk penggalian pertambangan, termasuk pasir, harus berizin. Hal itu karena berkaitan dengan lingkungan. Dia juga meminta kepada para penambang untuk mengurus perizinan resmi. Nantinya dalam proses perizinan tersebut juga bisa diketahui area menambangnya masuk dalam wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) atau tidak. “Tidak bisa waton nambang, semua ada aturannya,” jelas Rani. (zam/pra/ila/ong)

Breaking News