JOGJA – Penutupan lokalisasi di Kota Jogja sebenarnya sudah pernah dilakukan. Itu terjadi di Sanggrahan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bantul. Kini, cerita yang sama kembali ditunggu untuk penutupan lokalisasi terselubung di Pasar Kembang (Sarkem), Sosrowijayan, Gedongtengen, Kota Jogja.

Terhadap penutupan lokalisasi yang terbilang tua ini, Kepala Polresta Jogja Kombes Pol Prihartono Eling Lelakon memastikan, polisi akan mendukung rencana itu. Terlebih, pihaknya juga banyak mendapatkan surat dari organisasi masyarakat agar polisi bertindak menutup lokalisasi itu.

“Kalau penutupan lokalisasi itu bukan tugas kepolisian saja. Karena itu menyangkut dengan aspek sosial. Ada peran pemerintah yang legal untuk menutup sebuah lokalisasi,” ujar perwira dengan tiga melati di pundak ini kemarin (3/3).

Ia mencontohkan penutupan lokalisasi di Kalijodo, Jakarta, dan Dolly, Surabaya. Kedua lokalisasi yang lebih besar dari Sarkem itu bisa sukses ditutup. Ini atas peran pemerintah yang berkaitan dengan aspek sosial.

“Selama aspek sosial ditindaklanjuti pemerintah, kami pasti siap. Saya yakin, polisi dan TNI akan mendukung keteraturan dan kenyamanan masyarakat,” tambah Prihartono.

Penutupan lokalisasi, lanjut mantan Wadir Sabhara Polda DIJ ini, bisa berjalan lancar selama ada goodwill pemerintah. Itu berbentuk dengan pendampingan secara sosial. Pemerintah mendampingi PSK. “Di Surabaya dengan membentuk UMKM. Kalau di sana (Sarkem), bisa dengan cara yang sama,” tandasnya.

Saat rapat kerja Komisi A DPRD DIJ bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Rabu (2/3) lalu bersepakat untuk bisa menutup Sarkem. Langkah itu berkaca dari beberapa daerah yang berhasil menertibkan lokalisasi.

“Di beberapa kota lain sudah dilakukan penetiban. Lokalisasi Sarkem seharusnya juga bisa ditutup,” ujar anggota Komisi A Bambang Krisnadi saat berlangsung sidang di ruang Komisi A DPRD DIJ.

Menurutnya, beberapa kota seperti Surabaya, terakhir di DKI Jakarta, telah memberikan teladan bagaimana membubarkan lokalisasi. “Kenapa di Kota Jogja tidak melakukan yang sama. Itu (Sarkem, Red) sangat bisa ditutup, tinggal bagaimana win-win solution saja,” ujar dia.

Politisi PDIP itu mengatakan, Jogja memiliki nilai-nilai budaya yang luhur. Nilai-nilai harusnya dijunjung oleh para pemangku kepentingan, baik di Pemkot Jogja maupun Pemprov DIJ.

“Jogjakarta ini kan merupakan ikon budaya. Lalu apakah kegiatan di lokalisasi Sarkem itu sesuai dengan budaya kita?,” katanya.

Menanggapi hal ini, Kabid Penegakan Perda Satpol PP Kota Jogja Udiyono ‎memberikan alasan bahwa pemkot tak pernah membuka lokalisasi Sarkem. Jadi, tidak juga ada keharusan melakukan penutupan. “Tidak pernah membuka, kenapa harus menutup?” jelasnya.

Ia melihat lokalisasi di Sarkem berbeda dengan yang ada di Kalijodo, yang juga sebagai tempat perjudian. Sedang di Sarkem tidak ditemukan praktik perjudian. Namun begitu, pihaknya berkomitmen akan melakukan razia dan penertiban sesuai ketentuan regulasi.

“Kalau kegiatan itu dilakukan di tempat public, jelas tidak bisa dibenarkan. Yang kami ketahui kan mereka (para PSK) hanya duduk-duduk di gang,” tutur Udiyono. (eri/pra/ong)

Breaking News