BANTUL – Sebagian program pembangunan Pemkab Bantul terpaksa harus ditunda lantaran tak teralokasi anggaran pada APBD 2016. Gara-garanya, tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) salah hitung sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) 2015. APBD 2016 menyebutkan adanya silpa sebesar Rp 250 miliar. Namun, berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DIJ silpa tercatat hanya Rp 209 miliar.

Hal itu terungkap setelah tim auditor BPK mengklarifikasi persoalan tersebut kepada Sekretaris Daerah Pemkab Bantul Riyantono, yang juga ketua TAPD beberapa waktu lalu.

“Ini murni kesalahan hitung saja. Tidak disengaja,” dalih Kepala Dinas Pengelolaan dan Penerimaan Kekayaan Aset Daerah (DPPKAD) Bantul Didik Warsito.

Didik mengklaim, selisih angka Rp 41 miliar terkuak setelah TAPD melakukan perhitungan ulang. Menurutnya, selisih perhitungan silpa terjadi lantaran adanya miskomunikasi antara satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan TAPD.

Dia beralasan, menyusutnya silpa dari perhitungan awal akibat sejumlah SKPD sempat pesimistis bisa merealisasikan semua program kegiatan. Ternyata, kegiatan terealisasi menjelang pergantian akhir tahun, dimana saat itu mendekati waktu penetapan APBD 2016.

Didik mengakui, kesalahan hitung silpa berimbas pada realisasi program kerja 2016. Setidaknya, beberapa kegiatan yang seharusnya bisa didanai dengan anggaran Rp 41 miliar tersebut bakal tertunda. “Solusinya memang harus begitu,” lanjut bekas kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Menurut Didik, dana silpa semula untuk menutupi defisit 6 persen dari total nilai APBD 2016 sebesar Rp 2 triliun.

Ketidaktelitian TAPD menuai kecurigaan dari kolega mereka di gedung parlemen. Anggota Badan Anggaran DPRD Bantul Ikhwan Thamrin justru mencium adanya ketidakberesan yang menyebabkan terselipnya dana silpa. Kecurigaan politikus PAN itu didasari kronologis temuan BPK.

“Saya kok tidak percaya kalau salah hitung. Jika memang begitu, jangan-jangan selama ini ada banyak penggunaan realisasi anggaran yang salah hitung,” selidiknya.

Thamrin berencana memanggil Sekda Bantul Riyantono untuk dimintai keterangan terkait hal tersebut. Dia ingin penjelasan detail kasus salah hitung silpa. Thamrin khawatir, kasus tersebut berdampak negatif bagi pemerintahan Bupati Suharsono. Sementara, keteledoran perhitungan silpa terjadi di era pemerintahan mantan Bupati Sri Suryawidati.(mar/yog/ong)

Breaking News