SETIYAKI/DWI AGUS/Radar Jogja
SLEMAN – Desakan Forum PNS Tenaga Kependidikan (Tendik) Universitas Gadjah Mada (UGM) tentang pencairan Dana Tunjangan Kinerja (Tukin) direspon oleh pihak rektorat. Terlihat ketika para pegawai yang tergabung dalam forum tersebut, melakukan aksi di depan Balairung UGM, Rabu (2/3) Sore. Dijelaskan Ketua Korps Pegawai Gadjah Mada (Korpagam) Prof. Drs. Koentjoro, MbSc, Ph.D, penyebab tidak cairnya tunjangan karena pemerintah Pusat. UGM sebagai universitas hanya menerima dan memberikan kepada pegawai.

“Persoalan tidak cairnya tukin bukan di UGM, tapi di pemerintah pusat. Rektorat telah berupaya dan berjuang tapi tidak ada hasil, hingga saat ini. Kita perlu membentuk tim satgas yang terdiri dari Forum Tendik dan jajaran Rektorat UGM,” katanya, kemarin.

Koentjoro menilai permasalahan yang terjadi hanyalah salah paham. Dimana pihak rektorat kurang melakukan komunikasi kepada forum. Sehingga hasil perjuangan selama ini belum sampai ke pihak Forum Tendik UGM.

Sekretaris Eksekutif UGM, Drs. Gugup Kismono, M.B.A., Ph.D. berharap ada kesepahaman antara Forum Tendik UGM dan rektorat. Ditegaskan bahwa pihak rektorat selama ini tidak diam saja. Pencairan dana Tukin sendiri tidaklah mudah karena menggunakan anggaran APBN.

“Kita harus bersatu, berjuang dan tidak saling menjatuhkan agar tukin bisa dicairkan. Untuk merealisasikan ini kita harus berjuang dan berkomunikasi secara terstruktur,” pintanya.

Dalam aksi ini, sekitar 500 karyawan UGM yang tergabung dalam Forum Tendik melakukan aksi di balairung. Aksi dilakukan karena selama 1,5 tahun dana Tukin tidak cair. Tunjangan PNS Tendik di lingkungan perguruan tinggi hanya cair dua kali sejak 2013.

Ketua Forum Tendik UGM Basuki Rachmad menilai Rektor UGM dan jajarannya dinilai telah lalai. Dimana tidak serius dalam memperjuangkan nasib dan kesejahteraan pegawainya. Bahkan tidak serius dalam memperjuangkan hak-hak para pegawai.

Dalam aksi ini Forum Tendik menyuarakan beberapan aspirasi. Harapan pertama tentu segera dicairkannya tukin yang tertunda hingga 1,5 tahun. Selanjutnya mendesak Rektor UGM memperjuangkan tukin ke pemerintah pusat. Rektor UGM pun diharapkan berdiri di garis paling depan dalam memperjuangkan nasib pegawai.

“Ini yang sebenarnya disayangkan kurang komunikasi sehingga kita tidak tahu progres perkembangannya. Ke depan dengan adanya satgas bersama ini akan segera tercapai yang diperjuangkan selama ini,” tandasnya. (dwi/dem/ong)

Breaking News