ABRAHAM GENTA BUWANA/RADAR JOGJA
MELAWAN: Massa dan simpatisan PPP saat melakukan aksi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil KemenkumHAM) di Jalan Gedongkuning kemarin (29/2).
JOGJA – Massa dan simpatisan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyambangi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil KemenkumHAM) di Jalan Gedongkuning kemarin (29/2). Kedatangan mereka untuk menolak keputusan Menkumham Yasonna Laoly mengeluarkan SK MHH.03.AH.11.01 yang menghidupkan kembali Kepengurusan PPP Muktamar Bandung.

Massa yang datang dengan atribut warna hijau itu menutup semua akses jalan di depan Kantor Kemenkumham. Selain berorasi, mereka juga membawa spanduk bernada penolakan SK Menkumham dan penyelamatan partai.

Ketua DPW PPP DIJ Syukri Fadholi mengatakan, kedatangan mereka sebagai bentuk protes kepada Menteri Yasonna Laoly. Sebagai negara hukum, dia mengingatkan bahwa segala kebijakan presiden dan menteri harus taat pada hukum. Konflik PPP, kata Syukri, sebenarnya sudah diputus Mahkamah Agung (MA) dalam surat MA No 601. Namun hal itu tidak segera ditindaklanjuti kementerian. “PPP yang sah adalah PPP hasil muktamar Jakarta. Tugas dan kewajiban menteri mengesahkan keputusan MA dan mencabut SK Surabaya,” tegasnya.

Sebelumnya Menkumham mengeluarkan SK pengesahan PPP kubu Romahurmuzy, namun belakangan juga dicabut. Melihat kondisi yang dinilai sebagai kekosongan kepengurusan itu, Menteri Yasonna menghidupkan kembali kepengurusan Muktamar Bandung. “Itu bertentangan dengan hukum. Sebagai pejabat yang sadar hukum harusnya mencabut SK Mukatamar Bandung dan mengesahkan SK hasil Muktamar Jakarta. Atau jika tidak mampu sebaiknya mundur. Bukannya menginjak-injak hukum,” cetusnya.

Dampak dari keputusan menteri tersebut, di banyak daerah di Indonesia PPP terbelah. Sebagian pro muktamar Jakarta dan ada yang pro muktamar Surabaya. “Jadinya pecah berantakan. Daripada akan berlarut-larut, kami meminta SK yang tidak sesuai dicabut dan terbitkan SK Kemenkumham yang sah,” jelasnya.

Jajaran pengurus PPP ini ditemui Kakanwil Kemenkumham DIJ Pramono. Pramono menerima surat protes tersebut dan segera menyampaikan apa yang menjadi aspirasi PPP DIJ kepada Kementerian. “Kita berharap semua problem dapat didiskusikan untuk mencari solusi bersama. Atas masukannya kami akan menyampaikan aspirasi kepada bapak menteri,” jelasnya.

Secara simbolis, Syukri menyerahkan surat tersebut kepada Kanwil Kemenkumham. Selanjutnya, massa PPP membubarkan diri sekitar pukul 13.00 WIB. (riz/din/ong)

Breaking News