GUNTUR AGA TIRTANA/RADAR JOGJA

JOGJA – Tindakan keras mulai dilakukan Pemkot Jogja terhadap para juru parkir (jukir) di sisi timur Malioboro. Para jukir yang menolak dipindah ke Taman Parkir Portabel Abu Bakar Ali (ABA) dicabut surat tugasnya sejak Januari lalu oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Malioboro. Tapi, meski dicabut UPT Malioboro tetap menerima setoran dari jukir.

Hal itu seperti terlihat dalam obrolan para jukir di sisi timur Malioboro di depan DPRD DIJ kemarin (29/2). Seorang jukir Malioboro Triyono mengaku telah menyetor uang retribusi untuk bulan Februari senilai Rp 700 ribu ke UPT Malioboro pada Senin pagi kemarin. Dia menerima kuitansi berstempel dengan nomor 1.065.101-1.065.800 dengan tanda tangan penerima Wagiyati selaku petugas UPT Malioboro. “Bar wae (baru saja) aku bayar pajak,” ujar Triyono pada rekan-rekannya.

Hal itu langsung ditanggapi Ketua Paguyuban Parkir Malioboro Sigit Karsana Putra. Dia mengatakan, sejak Januari lalu sudah dicabut surat izin pengelolaan parkir di Malioboro. Pencabutan dilakukan oleh UPT Malioboro, sebagai kepanjangan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jogja. Mereka tidak lagi mengeluarkan surat izin terkait pengelolaan parkir di Malioboro.

Sebelumnya, ada ketentuan menyetorkan pajak ke UPT Malioboro setiap bulannya dengan jumlah bervariasi. “Tapi kewajiban itu sudah tak berlaku lagi sejak Januari lalu, karena pemkot tak mengeluarkan surat izin mengelola parkir,” tandas Sigit.

Menurut Sigit, ketentuan nominal pajak pengelolaan parkir Malioboro bervariasi tergantung tingkat keramaian kendaraan yang parkir. Hitungannya berkisar Rp 700 ribu sampai Rp 2 juta.‎ Ketentuan itu berdasarkan hasil survei di masing-masing area parkir dengan menghitung hilir kendaraan yang masuk di setiap lokasi parkir. Pembagian pendapatan 75 persen untuk jukir dan 25 persen masuk kas.

Terkait dengan pencabutan surat pengelolaan parkir Malioboro, Sigit menilai, hal itu bagian dari rencana Pemprov DIJ dan Pemkot Jogja untuk merelokasi jukir ke gedung parkir ABA. Dalam status ketidakpastian itu, Sigit meminta para jukir menunda pembayaran retribusi pajak parkir sampai nantinya ada kepastian hukum. Diakuinya, beberapa jukir tetap menyetor ke UPT Malioboro.

“Kalau tidak keluar surat izin parkir, artinya juga tidak ada kewajiban bagi jukir untuk membayar pajak,” katanya.

Penjelasan itu langsung ditanggapi oleh Triyono. Dia mengaku sedikit menyesal telah membayar setoran ke UPT. Sebab, dia baru mengetahui informasi itu belakangan. “Wah tahu gitu tidak nyetor. Saya baru mengetahui hal itu setelah ketemu dengan Sigit,” ujar Triyono.

Jukir lainnya, Bambang juga menyesal telah menyetorkan retribusi senilai Rp 2 juta ke UPT Malioboro. ‎Jukir yang menempati area parkir depan Malioboro Mall itu mengaku tak tahu menahu terkait kebijakan baru Pemkot Jogja, di mana tidak lagi mengeluarkan surat izin pengelolaan jukir. “Ya setahu saya tiap bulan setor Rp 2 juta, kalau surat izin jukir saya juga nggak tahu,” katanya.‎
Menanggapi hal itu, anggota Komisi C DPRD DIJ Chang Wendryanto mengaku kaget. Bahkan dia meminta supaya UPT Malioboro dibubarkan saja karena menerima retribusi ilegal. Politikus PDIP tersebut mengatakan, jika pemkot sudah tidak mengeluarkan surat izin parkir artinya UPT Malioboro juga tidak berhak menerima retribusi. “Lha itu (UPT menerima setoran) ora bener. Kalau caranya begitu, bubarkan saja UPT-nya,” tegas Chang.

Chang juga meminta supaya Pemprov DIJ dan Pemkot Jogja lebih mau mendengar permintaan para jukir. Terlebih, sudah ada kemauan jukir pindah, tapi mereka meminta jaminan kesejahteraan. Anggota DPRD DIJ Dapil Kota Jogja tersebut mengatakan, jukir di Malioboro harus tetap mendapatkan kepastian kerja. Di sisi lain, rencana mewujudkan pedestrian Malioboro juga harus terwujud. “Jangan main menang-menangan begini, harus duduk bareng,” katanya.

Kepala UPT Malioboro Syarif Teguh Prabowo maupun petugas UPT Wagiyanti, sendiri belum bisa dikonfirmasi. Beberapa kali telepon dan SMS dari wartawan tidak mendapatkan balasan. Begitu pula ketika disambangi di kantornya, di kompleks Dinas Pariwisata DIJ, keduanya tidak berada di tempat.

Seperti diketahui, para jukir masih menolak konsep relokasi. Sebab saat uji coba parkir motor di Taman Parkir ABA, hanya menampung sekitar 2.600 motor. Sedangkan di sisi timur Malioboro yang dijadikan lokasi parkir bisa mencapai 4.500 motor. Disamping itu, para jukir juga meminta kepastian kesejahteraan jika nantinya benar direlokasi. Sementara itu, upaya relokasi sisi timur Malioboro ke Taman Parkir ABA dilakukan untuk mewujudkan semi pedestrian di Malioboro. (pra/ila/ong)

Breaking News