JOGJA – Pemprov DIJ menargetkan pencairan dana keistimewaan (Danais) tahap kedua tahun anggaran 2015 ini bisa dicairkan Juli nanti selepas Lebaran. Kemarin (29/6) tim verifikasi yang terdiri atas Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan kementerian teknis lainnya sudah mulai melakukan verifikasi ke DIJ.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIJ Tavip Agus Rayanto mengatakan, proses verifikasi dari tim verifikasi pusat akan dilakukan selama 10 hari. Setelah itu dilakukan evaluasi di tingkat pusat, baru kemudian bisa dilakukan pencairan.
“Sebentar lagi libur Lebaran, padahal ini baru verifikasi. Setelah itu dilakukan evaluasi di Jakarta, kalau lancar baru bisa dialokasikan, sekitar Juli setelah Lebaran,” ujar Tavip seusai menemui Tim Verifikasi Pusat.
Dalam verifikasi tersebut, pihaknya sekaligus melaporkan capaian penyerapan danais tahap pertama tahun anggaran 2015, yang mencapai 80,26 persen atau sekitar Rp 109 miliar, sedikit melampaui target penyerapan sebesar 80 persen. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan DIJ, dari alokasi danais tahun anggaran 2015 sebesar Rp 547,4 miliar pada tahap pertama dicairkan pada 17 Februari 2015 lalu sebesar 25 persen atau Rp 136 miliar. Tapi untuk realisasi fisiknya, sudah mencapai 96,78 persen. “Ini juga yang nantinya menjadi catatan untuk bagian perencanaan,” ujarnya.
Tavip menjelaskan kendala penyerapan danais, diantaranya karena ada perubahan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) baik di SKPD Pemprov DIJ maupun di Kabupaten/kota, meski anggaran sudah dialokasikan. Juga proses lelang, yang diasumsikan lancar, tapi menghadapi sanggahan sehingga molor. “Termasuk juga masalah pada pembebasan lahan yang belum selesai padahal sudah dialokasikan, seperti untuk pengembangan Museum Sonobudoyo,” ungkapnya.
Sementara itu Direktur Penataan Daerah Otonomi Khusus dan Daerah (DPOD) Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri Teguh Setyabudi mengatakan verifikasi ini dilakukan untuk terhadap realisasi keuangan dan fisik danais tahap pertama tahun anggaran 2015 serta kendalanya. Terlebih dalam laporannya ada kendala dalam pencairan, seperti masalah lelang, tanah atau Perdais.
Pihaknya juga mengusulkan agar dilakukan workshop dalam pembuatan capaian kinerja hingga koordinasi antara pengguna anggaran, KPA dan SKPD terkait. Selain itu dalam proses perencanaan juga diminta lebih matang, detail dan bisa dipetakan, sehingga dalam pelaksanaanya bisa sesuai perencanaan.
Teguh mengaku, Kemendagri dan Kemenkeu intens memperhatikan danais DIJ tersebut. Pihaknya juga sudah mendorong Kemenkeu untuk melakukan perubahan terhadap Permenkeu, supaya terkesan tidak kaku. Perubahan tersebut, menurutnya, sudah dibicarakan di tingkat pusat. “Harapannya nanti penyerapan danais tahun anggaran 2015 ini tidak seperti tahun lalu yang hanya 51 persen,” paparnya. (pra/laz/ong)

Breaking News