JOGJA – Wali Kota Jogja Haryadi Suyudi enggan untuk melegalkan lokalisasi terselubung Pasar Kembang atau Sarkem. HS, sapaan akrabnya, memilih untuk dilakukan penertiban dengan menerjunkan Satuan Polisi Pamong (Satpol PP).
“Saya nggak buka kok suruh nutup. Ya, tertibkan sajalah,” tandas HS kemarin (18/6). Ia mengungkapkan, pemkot tak bisa mengakui keberadaan Sarkem. Makanya, opsi paling efektif adalah dengan menempatkan Satpol PP di kawasan tersebut.
Satpol PP bersama kepolisian, sambung HS, bisa saja melakukan penindakan. Terutama mengenai aktivitas asusila di salah satu gang di Sosrowijayan, Kelurahan Sosrowijayan, Kecamatan Gedongtengan itu. “Kalau aktivitasnya setiap hari, ya Satpol PP netheki tiap hari,” terang HS.
Ia mengatakan jika diminta menutup, pihaknya kesulitan. Hanya saja ia mendukung rencana Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa untuk menutup Sarkem secara bertahap. “Sekarang kan masih didata,” imbuhnya.
Seperti diberitakan Radar Jogja kemarin (17/6), kawasan Sarkem tak masuk prioritas penutupan dari Kementerian Sosial tahun 2015 ini. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Jogja Hadi Mochtar menuturkan, dari hasil rapat koordinasi di Jakarta, sebenarnya Sarkem muncul sebagai target penutupan. Hanya saja karena status Sarkem tidak resmi sebagai lokalisasi, Kemensos tak memasukkan di program tahun 2015 ini. (eri/laz/ong)
