BANTUL – Mencuatnya kabar pejabat ramai-ramai mengajukan pinjaman ke Bank Bantul mendorong Komisi B bersikap. Komisi yang bermitra dengan badan usaha milik daerah (BUMD) ini bakal memanggil jajaran direksi Bank Bantul dalam waktu dekat. “Kami rapatkan dulu di internal komisi. Setelah itu baru diagendakan pemanggilan,” terang Ketua Komisi B DPRD Bantul Widodo di kantornya, kemarin (16/6).Pemanggilan ini untuk mengorek informasi soal pengajuan pinjaman dari jajaran direksi. Itu juga sekaligus untuk memastikan apakah peminjaman para pejabat teras pemkab ini sudah sesuai dengan mekanisme pengajuan kredit atau tidak. “Kalau memang ada agunannya ya sudah pas. Tapi kalau tanpa agunan kita kan nggak tahu,” ujarnya.Politikus Partai Golkar ini mengaku sudah mendengar kabar peminjaman yang dilakukan para pejabat sudah cukup lama. Ada dua versi informasi yang didengarnya. Pertama peminjaman dilakukan dengan agunan surat keputusan pengangkatan PNS. Kedua, peminjaman dengan tanpa agunan apapun dan uangnya dimanfaatkan untuk mensukseskan kongres salah satu partai politik. “Tapi kan kami nggak tahu kebenarannya seperti apa,” ungkapnya.Senada disampaikan anggota Komisi B Suradal. Menurutnya, komisi harus segera memanggil jajaran direksi Bank Bantul. “Batas peminjaman sendiri kan ada ketentuannya,” jelasnya.Berdasar sepengetahuannya, angsuran bulanan peminjaman dengan agunan SK ada batas maksimalnya. Bagi pejabat yang mengagunkan SK-nya maksimal angsuran bulanannya adalah 75 persen dari gajinya. “Lha ini informasinya kok ada yang pinjam Rp 400 juta hingga Rp 600 juta,” sebutnya.Masyarakat Transparansi Bantul (MTB) menyoroti kebijakan Bank Bantul yang memberikan pinjaman kepada puluhan pejabat teras pemkab. Total nilai kredit yang diberikan salah satu BUMD tersebut ditaksir di atas Rp 5 miliar. (zam/din/ong)
