JOGJA – Sabdaraja 30 April berikut penjelasan yang diberi-kan Sultan Hamengku Bawono Kasepuluh di Ndalem Wirone-garan pada 8 Mei lalu, bukan hanya menimbulkan kegelisahan di internal Keraton Jogja. Kere-sahan juga dirasakan para kiai di lingkungan Nahdatul Ulama se-DIJ. Mereka kemudian memu-tuskan menolak sabdaraja ter-sebut. Terutama menyangkut keputusan sultan tidak lagi meng-gunakan gelar sayidin panata-gama khalifatullah
“Ada kesalahan apa kok gelar diubah, dan diganti?,” ujar Wa-kil Ketua Tanfidiyah Pimpinan Wilayah Nahdatul Ulama (PW-NU) DIJ Jadul Maula di kantor PWNU DIJ, kemarin (2/6).Gelar sultan dari HB I hingga HB IX dilanjutkan HB X adalah Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sul-tan Hamengku Buwono Sena-pati Ing Ngalaga Ngabdurrak-hman Sayidin Panatagama Khalifatullah Ingkang Jumeneng Kaping Sedasa Ing Ngayogya-karta Hadiningrat.Namun sekarang bertepatan dengan usia 27 tahun HB X naik takhta, diubah menjadi Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Sri Sultan Hamengku Bawono Ingkang Jumeneng Ka-sepuluh Suryaning Mataram Senapati Ing Ngalaga Langgeng Ing Bawono Langgeng, Langgeng Ing Toto Panotogomo. Menyikapi itu, Jadul menegas-kan, para kiai tidak terima gelar tersebut diubah. Perubahan nama dan gelar yang menurut HB X didasarkan atas dawuh (perintah) dari Gusti Allah melalui leluhur justru bisa me-nyesatkan karena menyimpang dari akidah Islamiyah. Klaim sabdaraja merupakan dawuh Gusti Allah merupakan wilayah hakekat, sehingga tidak boleh bertentangan dengan syariat. “Klaim itu dikhawatirkan ber-sifat distortif, mengandung ilusi syaithoniyah, dan sarat ke-pentingan pribadi,” jelas Pengasuh Ponpes Kali Opak Piyungan,Bantul, ini. Raja, lanjut Jadul, bisa saja mendapatkan inspirasi dan as-pirasi dari mana saja. Mulai dari orang terdekat, hingga ilham Allah atau bahkan mimpi. Tapi ketika akan memakainya seba-gai acuan menetapkan kebijakan, harus dipikirkan dampaknya. “Kemaslahatan harus menjadi pertimbangan utama, raja harus berhitung cermat baik, dan buruk yang diakibatkan,” terangnya. Jadul menjelaskan, gelar Ngab-durakhman menunjukkan po-sisi sultan sebagai raja, tapi tetap hamba Tuhan. Itu membatasi sultan supaya tidak bertindak otoriter. Sedangkan makna sayi-din panatagama berarti tugas menciptakan kehidupan umat beragama supaya tetap harmonis. “Gelar-gelar ini penting untuk menjamin keamanan, ketentera-man, dan keharmonisan. Ada stigmatisasi perubahan gelar terhadap Islam,” jelas dia. Dalam penjelasan sikap berjudul “Kon-troversi Sabdaraja Sultan HB X” yang diteken KH Asyhari Abdul-lah Tamrin (rais syuriah) dan KH Chasan Abdullah (katib syuriah), PWNU DIJ tegas-tegas meminta agar gelar sultan tetap dipertahankan.PWNU merasa memiliki ke-wajiban moral dan sosial. Sebab antara NU dengan Keraton Jogja memiliki hubungan histo-ris yang sangat erat. Berdirinya Keraton Jogja sebagai penerus Dinasti Mataram Islam tidak bisa dilepaskan dari peran para kiai. Jadul mencontohkan kebe-radaan pondok pesantren di Mlangi, Sleman, didirikan KH Nuriman atau RM Sandiyo. Ia tercatat merupakan salah satu saudara Pangeran Mangkubumi atau HB I. Terkait dawuhraja 5 Mei yang berisi perubahan nama putri sulung HB X dari GKR Pem-bayun menjadi GKR Mangku-bumi sampai sekarang belum menjadi bahasan PWNU. Per-timbangannya, sesuai keterang-an HB X hanya berupa peruba-han nama dan tidak memiliki implikasi politik.Disinggung soal konflik keraton, PWNU mewanti-wanti agar mengedepankan musyawarah. Semua pihak diminta saling mendengar dan kesiapan untuk mengalah. “Mengalah bukan berarti kalah,” katanya. Di tempat sama, Pengasuh Pon-pes Nurul Ummahat Kotagede KH Abdul Muhaimin yang ikut hadir menyindir materi kete-rangan yang diberikan Jadul. Di mata Muhaimin, apa yang disam-paikan Jadul belum menunjukkan sebagai suatu sikap. Padahal yang ditunggu masyarakat adalah sikap yang akan diambil PWNU. “Itu sesuai judul pernyataan memang hanya penjelasan sikap. Jadi belum ada sikap. Kita harus tetap menghormati,” sentil ketua Forum Kerukunan Umat Beriman (FKUB) DIJ ini. Diakui Muhaimin, ekspektasi atau harapan publik terhadap PWNU DIJ sebetulnya cukup besar. Menyikapi ontran-ontran yang terjadi di keraton dewasa ini mestinya ada semacam pan-dangan untuk mengatasinya. “Harapannya memang ada lang-kah konkret agar ketegangan yang terjadi segera reda dan ditemukan solusi,” ungkapnya. (pra/kus/laz/ong)

Breaking News