*Diduga Korupsi, Dijemput Paksa di Warung Makan

JOGJA – Kejaksaan Negeri (Kejari) Jogja dengan terpaksa harus menjebloskan staf Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian (Disperindagkoptan) Kota Jogja Sutarto ke Rumah Tahanan (Rutan) Wirogunan. Dia adalah tersangka dugaan korupsi dana bergulir penumbuhkembangan ekonomi berbasis kewilayahan (PEW) Tahun Anggaran (TA) 2006 hingga 2007.
“Tersangka terpaksa kami jemput. Sebab, dia sudah dua kali mangkir dari panggilan pemeriksaan,” kata Kepala Kejari Jogja, Anwarudin Sulistyono SH, kemarin (22/5).
Menurut Anwarudin, penahanan terhadap Sutarno dilakukan pada Rabu (20/5) petang. Penahanan tersebut untuk memperlancar proses penyidikan. Sebab, sebelumnya tersangka tidak kooperatif. Bahkan, tersangka mulai menghambat proses penyidikan dan tidak lagi tinggal serumah dengan keluarganya.
“Sudah satu bulan ini, tersangka tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas. Untuk memperlancar penyidikan, kami putuskan jemput paksa dan menahannya,” kata Anwarudin.
Selain tidak kooperatif, tim penyidik mendapatkan informasi bahwa Sutarto diduga melakukan tindak pidana umum. Hanya, ia tidak mengetahui secara detail pelanggaran tindak pidana umum tersebut. “Tersangka dijemput saat makan di sebuah warung. Penahanan akan dilakuan selama 20 hari ke depan dan bisa diperpanjang lagi,” tandas Aji.
Penasihat Hukum Sutarto, Erlan Nopri SH mengatakan, pihaknya menghormati upaya paksa Kejari menahan kliennya. Sebab, penahanan merupakan kewenangan jaksa penyidik. Agar perkara ini cepat terang benderang, ia meminta secepatnya dilimpahkan ke pengadilan. “Ini untuk mendapat kepastian hukum. Klien kami hanya staf biasa,” kata Erlan. 
Penyidikan kasus PEW tersebut bermula Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK DIJ 2013 yang menemukan indikasi kerugian keuangan negara Rp 178 juta. Program dana PEW berlangsung sejak 2006 itu diperuntukkan bagi kelompok masyarakat secara bergulir untuk penguatan modal ekonomi. Tetapi, oleh tersangka digunakan untuk kepentingan pribadi.
Modusnya, tersangka yang bertugas menyimpan buku rekening dana PEW memalsukan dokumen-dokumen pendukung untuk menarik uang senilai Rp 178 juta. Setelah diaudit BPK dan disidik, tersangka langsung mengembalikan dana PEW ke kas daerah. Namun, penyidik berpedoman pasal 4 UU Tipikor yang menyebutkan bahwa pengembalian uang tidak menghapus unsur pidananya. (mar/jko/ong)

Breaking News