HERI SUSANTO/Radar Jogja
DORONG INOVASI PNS: Pelaksanaan penandatanganan sekaligus launching inovasi daerah di Kompleks Balai Kota Jogja, kemarin (22/5).
JOGJA – Cara berpikir pegawai negeri sipil (PNS) biasanya monoton. Ini tak lain karena kebiasaan atau rutinitas yang selama ini dilakukan. Alhasil, dalam memberikan pelayanan publik, PNS di daerah jarang melakukan inovasi.
Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Prof Agus Dwiyanto mengeluhkan rutinitas PNS yang mengungkung mereka dalam keterbatasan tersebut. Padahal, jika PNS ini diberikan keleluasaan, baik itu melalui pelatihan atau pun hal-hal lain, akan menumbuhkan inovasi-inovasi baru.
“Selama ini, semuanya berjalan sesuai tradisi saja. Biasa rutin, kemudian dituntut kreatif, jadinya shock,” ucap Agus saat launching dan penandatanganan inovasi daerah di Kompleks Balai Kota Jogja, kemarin (22/5).
Problem lain yang menghambat PNS bisa inovatif, adalah minimnya akses terhadap pelatihan. Ia menyebut tak sedikit PNS yang baru mengikuti pelatihan sekali saja dalam 26 tahun karirnya. Bahkan ada sekretaris daerah di Sumatera yang sama sekali belum pernah mengikuti pelatihan.
Padahal, PNS akan kesulitan mencari gagasan jika akses kepada pelatihan sangat kecil. Jika ada program pelatihan, alokasi anggaran yang tersedia sering kali tidak mencukupi. Ini karena pelatihan masih dianggap sebagai faktor produksi bukan aset.
“Mindset ini harus diubah. Kalau PNS itu dianggap sebagai aset, pelatihan tidak masuk dalam faktor produksi, tapi investai modal,” ujarnya.
Kendati begitu, ia bersukur karena mulai ada komitmen dari Keuangan untuk mengubah mindset tentang pelatihan. LAN, kata Agus, terus mendorong lahirnya beragam inovasi di lingkungan pemerintah. Merujuk pada keberhasilan banyak negara yang sukses membangun kinerja cukup tinggi, karena kemampuan mereka melahirkan inovasi. Karena itu, LAN, bekerja sama dengan banyak daerah untuk melahirkan inovasi.
Ia mencontohkan, di Kota Jogja banyak inovasi yang bisa dilakukan. Di kelurahan misalnya, bisa mengubah mindset cara melayani warga yang datang. Ini langkah termudah, karena mengubah mindset tak membutuhkan biaya.”Pelanggaran diperkecil dan insentif melakukan inovasi harus diperbesar,” jelasnya.
Agus mengapresiasi banyaknya inovasi yang muncul di Kota Jogja yang diproyeksikan menjadi lumbung inovasi daerah. Dari 122 gagasan inovasi pada 92 SKPD, 86 di antaranya masuk dalam rencana aksi inovasi. “Kalau ini dijaga, arus perubahannya akan sangat besar,” tambahnya.
Wali Kota Haryadi Suyuti menambahkan, seluruh SKPD boleh melakukan inobasi. Hanya saja, standar pelayanan masyarakat tetap harus dipenuhi. Dengan adanya inovasi harapannya pelayanan kepada masyarakat akan lebih baik.
Ia menambahkan, 86 gagasan yang masuk rencana aksi inovasi terbagi dalam empat kategori. Yakni Tata kelola, layanan publik, pelayanan masyarakat, dan inovasi yang berujung pada daya saing daerah.(eri/jko/ong)

Breaking News