BANTUL – Temuan Komisi B DPRD di TPR Pantai Samas langsung direspons Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar). Kemarin (21/5) Kepala Disbudpar Bambang Legowo memanggil koordinator dan sub koordinator tempat pemungutan retribusi (TPR) sejumlah objek pariwisata.
“Ada delapan orang. Mereka dari TPR Pantai Parangtritis, Pantai Samas, dan Pantai Pandansimo,” terang BL, sapaan akrabnya usai koordinasi dengan koordinator berikut sub koodinator TPR di ruang kerjanya.
Dalam pertemuan itu BL banyak memberikan warning kepada para pentolan TPR. Di antaranya mengenai rekapan sobekan karcis berikut uang retribusinya. BL meminta rekapan ini dilakukan setiap satu jam sekali.
“Sejauh ini rekapan ketika ada pergantian shift,” ujarnya.
Imbauan ini dikeluarkan BL lantaran petugas TPR Pantai Samas mengaku belum melakukan rekapan ketika Komisi B menggelar inspeksi mendadak (sidak) Selasa (19/5) lalu. Terlebih, kata BL, berdasarkan penuturan petugas TPR Pantai Samas sesaat sebelum Komisi B sidak ada lima bus rombongan wisatawan yang masuk. Rombongan ini belum sempat meminta karcis masuk. “Memang jarang (rombongan) wisatawan yang minta karcis,” ucapnya.
Praktik serupa tidak hanya terjadi di TPR Pantai Samas. Melainkan juga terjadi di hampir seluruh TPR. Tak terkecuali TPR Pantai Parangtritis. Biasanya, kata BL, jumlah uang yang jauh lebih besar daripada nilai sobekan karcis ini di akhir shift akan disesuaikan.
Petugas TPR akan merobek karcis sesuai dengan uang retribusi yang diperoleh.
Namun demikian, BL mengakui praktik semacam ini berpotensi memancing petugas TPR untuk berbuat nakal. Bahkan, tak tertutup kemungkinan ada kongkalikong petugas antarshift. “Saya juga nggak 100 persen percaya sama mereka,” tandasnya.
BL berpendapat persoalan TPR memang dilematis. Di satu sisi, petugas TPR dibutuhkan untuk memeroleh retribusi yang ujungnya sebagai pendapatan asli daerah (PAD). Di sisi lain, ada banyak persoalan yang mengitarinya. Selain personal petugas TPR, persoalan yang tak kalah dilematisnya adalah rendahnya kesadaran wisatawan untuk meminta karcis.
“Mestinya pengunjung meminta karcis. Kalau petugas nggak ngasih (karcis) ini salah petugasnya. Tapi kalau pengunjung nggak meminta ini salah dua-duanya,” ungkapnya.
Terkait temuan Komisi B ini, BL menegaskan, akan melakukan rotasi petugas TPR. Ini karena Disbudpar komit bersih dari praktik-praktik yang merugikan keuangan daerah.
“Nanti akan kami pasang spanduk besar di TPR. Agar wisatawan tergugah kesadarannya untuk meminta karcis,” tambahnya.
Selain itu, BL pun mengaku siap bila target PAD sektor pariwisata dinaikkan. Toh, PAD ini nantinya juga kembali ke kas daerah.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Bantul Setiya mengapresiasi langkah tegas yang diambil Disbudpar. Bagaimanapun juga kebocoran TPR merugikan pemkab. “Tak hanya Pantai Samas, TPR Pantai Parangtritis juga sama kondisinya,” bebernya.
Berdasarkan temuan Komisi B di TPR Pantai Parangtritis beberapa waktu memang ada kejanggalan. Di laci TPR ada uang Rp 4.212.000. Sementara sobekan karcis yang ditemukan di laci hanya ada 500 lembar. Dengan asumsi per karcis Rp 5.000, uang yang seharusnya berada di laci sebesar Rp 2,5 juta. “Dari suara netizen memang banyak yang mengeluh jarang diberi karcis oleh petugas,” tandas politikus yang aktif di media sosial Twitter ini.(zam/din/ong)

Breaking News