Tidak Ada UU soal Hibah Bayar Pinjaman


JOGJA – Ketidakhadiran Bupati Bantul Sri Suryawidati dan Wakil Bupati Sumarno Prs pada sidang lanjutan ke-4 perkara dugaan hibah Persiba di Pengadilan Tipikor Rabu (20/5), tak membuat jaksa menyerah. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ismaya Hera Wardani SH mengatakan, tim jaksa akan kembali melayangkan surat panggilan ke-2 kepada istri mantan Ketua Umum Persiba HM Idham Samawi itu.
Surat panggilan serupa juga akan diantarkan kepada Sumarno. “Karena bupati Bantul dan wakil bupati tidak hadir, jaksa akan segera mengirimkan surat panggilan ulang untuk sidang Rabu (27/5) mendatang,” kata Ismaya kemarin.
Sesuai permintaan Ketua Majelis Hakim Barita Saragih SH, kehadiran Ida, sapaan akrab Sri Suryawidati, dianggap penting untuk membuka kotak pandora dugaan korupsi hibah Persiba senilai Rp 12,5 miliar. Pada sidang Rabu (6/5) lalu, mantan Kepala DPPKAD Bantul Abu Dzarin Noorhadi menerangkan, inisiatif Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) adalah Bupati Bantul Sri Suryawidati dan Ketua KONI Bantul HM Idham Samawi. Kesaksian Abu Dzarin diperkuat oleh keterangan mantan Kepala Kantor Pemuda dan Olahraga (Pora) Edy Bowo Nurcahyo yang hadir sebagai saksi pada sidang Rabu (13/5).
Selain itu, hakim ingin mengorek mengenai Perbup tentang hibah yang ada dua yaitu Perbup Nomor 6c Tahun 2008 dan Perbup Nomor 1 Tahun 2011. Hakim juga ingin mengetahui siapa yang menentukan proporsionalitas pembagian hibah KONI Bantul. Sebab, dari Rp 13,5 miliar dana hibah yang dikucurkan Pemkab Bantul kepada KOBI Bantul, klub sepak bola Persiba mendapatkan alokasi hibah paling besar yaitu Rp 12,5 miliar (APBD murni 2011 Rp 8 miliar dan APBD Perubahan 2011 Rp 4,5 miliar. Kehadiran Ida diharapkan dapat membuka siapa dalang dibalik penentuan besaran hibah olahraga tersebut.
Sementara kehadiran Wabup Sumarno dinilai penting untuk mengetahui latar belakang NPHD. Sebab, Sumarno merupakan pihak pertama mewakili Pemkab Bantul dalam penandatangan NPHD hibah kepada KONI Bantul. Padahal, sesuai perundang-undangan harusnya kepala daerah (bupati/wali kota/gubernur).
“Meski tidak ada dalam BAP, majelis hakim dapat menghadirkan saksi yang berkaitan. Majelis perintahkan panggil itu Bupati Bantul Sri Suryawidati sebagai saksi. Panggil ke persidangan ya jaksa,” kata Ketua Majelis Hakim Barita Saragih SH kepada JPU Ismaya Hera Wardani SH dkk pada persidangan Rabu (6/5) lalu. (mar/laz/ong)

Breaking News