BANTUL – Belum terealisasinya proses relokasi 25 kepala keluarga (KK) RT 05 dan RT 06 Giriloyo, Wukirsari, Imogiri ternyata karena ada kendala. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) belum dapat memulai proses relokasi lantaran anggaran untuk pematangan lahan relokasi belum dapat dikucurkan.
“Anggaran masih dalam pembahasan,” terang Kepala BPBD Bantul Dwi Daryanto, kemarin (18/5).
Namun demikian, Dwi mengaku tidak mengetahui anggaran pematangan lahan yang saat ini masih dibahas bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) tersebut nantinya dapat dikucurkan atau tidak. Sebab, TAPD yang berwenang mengeluarkan anggaran yang bersumber dari pos anggaran tidak terduga itu.”Anggaran untuk pematangan yang dibutuhkan Rp 500 juta,” ujarnya.
Menurutnya, proses pematangan merupakan keniscayaan. Calon lahan relokasi yang notabene berupa area persawahan ini harus diurug terlebih dahulu sebelum dibangun kompleks perumahan. “Dana stimulan dari BNPB sudah siap. Setiap rumah dianggarkan Rp 20 juta,” sebutnya.
Kepala Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Bantul Didik Warsito menyatakan, ada persyaratan ketika bantuan stimulan dari BNPB sebesar Rp 20 juta setiap rumah yang dikucurkan. Salah satunya, pematangan lahan calon relokasi.
“Anggaran pematangan dibebankan kepada pemkab,” jelasnya.
Hanya saja, berdasar rapat internal TAPD, anggaran pematangan yang bersumber dari pos belanja anggaran tak terduga tidak dapat dikucurkan. Alasannya, anggaran tak terduga hanya boleh dialokasikan untuk program yang bersifat darurat. Tentu ini berbeda dengan pembangunan rumah untuk 25 KK yang notabene permanen. “Kalau shelter bisa. Tapi yang relokasi ini kan rencananya permanen,” ungkapnya.
TAPD, kata Didik, masih berusaha mencari solusi penggantinya. Salah satu opsi yang bakal ditempuh adalah menganggarkan biaya pematangan pada APBD Perubahan.
“Kami belum tahu apakah ini ditunda sampai APBD Perubahan atau kapan,” tambahnya.(zam/din/ong)

Breaking News