GUNUNGKIDUL – Tahun ini Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Handayani Gunungkidul akan digelontor dana hibah dari pemerintah pusat. Dana tersebut diberikan untuk merangsang peningkatan pelayanan PDAM di daerah.
Kepala PDAM Tirta Handayani Isnawan Fibrianto mengatakan, fokus bantuan dana hibah diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum terpasang instalasi air bersih. “Tahun ini kami mendapatkan bantuan 1.500 Sambungan Rumah (SR) dengan nominal Rp 3,5 miliar,” kata Isnawan akhir pekan lalu.
Dia menjelaskan, program PDAM Tirta Handayani sudah siap. Untuk kuota
1.500 SR, pihaknya sudah menyerahkan daftar nominasi sebanyak 1.650 calon pelanggan ke Dirjen Cipta Karya. Hanya saja, pencairan bantuan terkendala belum adanya payung hukum berupa Perda Penyertaan Modal sebagai persyaratan utama.”Kami sudah berkonsultasi dengan pemkab, dan mereka menjanjikan akhir Juni perda sudah diketok,” ujarnya.
Menurut dia, jika perda bisa diselesaikan di akhir Juni, PDAM bisa melakukan pemasangan SR tepat waktu. Sebab, berdasarkan aturan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pemasangan paling lambat dilakukan di Akhir September 2015. “Namun kalau target tidak terpenuhi, dana hibah miliaran rupiah itu terancam tak bisa dicairkan,” jelasnya.
Wakil Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRD Gunungkidul Ari Siswanto mengatakan, hingga sekarang draf penyertaan modal PDAM belum diserahkan ke dewan. Informasi terbaru, dari Bagian Hukum pemkab, draf sedang dievaluasi di provinsi. “Waktu sekitar dua bulan cukup untuk menyelesaikan perda itu,” kata politisi PKS ini.
Ditambahkannya, bersama pemkab, pihaknya sepakat untuk membahas usulan empat raperda lain dan satu inisiatif dewan. Namun begitu, pihaknya belum tahu dengan pasti isi tiga rapeda itu. “Tapi salah satunya tentang Penyertaan Modal PDAM. Sedang, untuk rapeda inisitif dewan berkaitan dengan lembaga penyiaran publik lokal,” terangnya.
Dikatakannya, proses pembahasan rapeda sangat bergantung dengan kesiapan pemkab. Sebab, hingga sekarang draf tiga rapeda belum diserahkan ke dewan. (gun/din/ong)

Breaking News