Djoko Suryo Purwo Santoso
GURU Besar Jurusan Ilmu Pemerintahan UGM Prof Dr Purwo Santoso menilai, pola komunikasi yang terjalin di internal Keraton Jogja buruk. Akibatnya, polemik pasca-sabdaraja yang seharusnya cukup berada di internal keraton, saat ini telah menjadi santapan publik.Di internal keraton ada paugeran (aturan adat), yang jika itu diubah harus sesuai prosedur dan selesai di keraton. Perubahan paugeran itu yang menurut Purwo, belum benar-benar tuntas. Jika langkah Sultan HB X sesuai paugeran, semestinya tidak perlu ada ketegangan. Dikatakan, masyarakat membayangkan paugeran tidak bisa diubah. Perubahan paugeran dalam sejarah men-jadi sesuatu yang normal. Hanya saluran komunikasi yang dilakukan keraton menjadi keresahan di masyarakat.”Itu semua memang otoritas keraton dan masyarakat tidak punya peluang untuk cawe-cawe. Saya kira masyara-kat tidak mempermasalahkan sepanjang implikasinya dapat diterima. Namun alangkah baiknya jika ketegangan di internal keraton dapat diselesaikan, sehingga kita yang mencintai Jogja tidak ikut menanggung malu jika ada rame-rame di keraton,” kata Purwo kepada Radar Jogja kemarin (7/5)
Dia menambahkan, masukan dari masyarakat sebagai upaya meredakan konflik yang terjadi belakangan ini sebagai sesuatu yang positif. Namun sekali lagi dia menekankan, jalinan komu-nikasi yang baik antara rakyat Jogja dengan keraton dan inter-nal keraton, menjadi sangat penting. “Ada banyak hal yang tidak dikomunikasikan, tapi ke-mudian tiba-tiba terjadi. Komu-nikasi dengan masyarakat pun juga harus mensyaratkan komu-nikasi selesai dulu di lingkup internal,” tambahnya. Purwo juga menyayangkan kegagalan komunikasi di in-ternal keraton yang kemudian dilempar keluar ke masyarakat. Ketidaksepahaman yang ter-jadi dan belum tuntas, lantas ditempuh dengan jalan otori-tas. Sehingga kemudian me-ninggalkan kekecewaan ka-rena hal demikian itu jadi konsumsi masyarakat. “Itu yang paling menggangu keistime-waan DIJ,” tandasnya.Selain itu, menurut Purwo, perubahan yang dilakukan HB X dengan mengubah nama gelar dalam sabdaraja menjadi hal yang serius. Sebab, hal itu tentu saja berimplikasi pada Undang-Undang Keistimewaan (UUK) Jogjakarta. “Bermasalah serius karena ada UU di level nasional yang dite-rapkan di level lokal. Dan, pe-rubahan di level lokal ini men-diktekan perubahan di level atas, dan itu tidak lazim,” tambah akademisi ini.
Menurutnya, dengan diganti-nya nama Sultan dari Hameng-ku Buwono menjadi Hamengku Bawono dan penghapusan gelar Khalifatullah, berimplikasi hu-kum berat. Itu karena nama yang ada saat ini tidak cocok dengan yang dicanangkan dalam UU Keistimewaan. “Nama gelar yang dicanangkan dalam UU tidak cocok lagi, ka-rena disebutkan yang berhak menjadi gubernur DIJ adalah sultan yang bertahta dan bergelar seperti disebutkan dalam UU. Jika diubah sepihak, maka impli-kasi hukumnya yang bertakhta saat ini tidak legitimate,” ujarnya.Mengenai kemungkinan ada-nya perubahan UUK, Purwo mengatakan hal itu bisa saja terjadi. Jika kemudian pemerin-tah dan DPR RI dapat didikte oleh adanya perubahan di ke-raton, bukan tidak mungkin jika UUK dilakukan revisi. “Tetapi kalau ternyata yang dilakukan itu tidak sama dengan yang dibayangkan oleh pem-buat undang-undang, yang ter-jadi tindakan itu menyulitkan implementasi UUK di lapangan,” terang Purwo.
Sebab, lanjutnya, saat ini sudah mulai ada yang mempermasa-lahkan legitimasi gubernur se-karang. Karena faktanya, gelar-nya tidak cocok seperti yang dicanangkan dalam UU. Di da-lam UU, urutannya adalah, yang berhak menjadi gubernur DIJ adalah syaratnya bertakhta dan sesuai dengan gelar. “Jika gelar-nya diubah, jelas memunculkan kontroversi,” ungkapnya. Soal jabatan gubernur, dika-takan, menurut bahasa undang-undang yang berhak yang men-jadi gubernur adalah yang saat ini menyandang gelar. Apabila ciri raja, dalam hal ini gelarnya diganti, secara hukum tidak lagi legitimate. “Sejumlah orang yang tidak sepakat, mulai mempersoalkan legitimasi gubernur yang men-jabat sekarang, karena secara hukum tidak sama dengan un-dang-undang,” tandas Purwo.

Tak Mempermasalahkan Pemimpin Perempuan

Sementara itu sejarawan UGM Prof Dr Djoko Suryo menang-gapi situasi keraton pasca-sab-daraja mengatakan bahwa in-formasi yang ada belum benar-benar jelas. Karena pihak kera-ton sendiri belum secara resmi memberikan penjelasan menge-nai adanya sabdaraja. Ia pun menyayangkan munculnya sta-temen liar yang akhirnya ber-kembang di masyarakat.”Kita tidak tahu persis, ini baru dibicarakan belum ada penjela-san dari Sultan. Selama ini Sultan baru secara internal, tertutup. Mudah-mudahan akan ditinda-klanjuti dengan penjelasan se-cara umum kepada rakyat, se-hingga tahu persis yang dike-hendaki, tidak timbul tafsiran terbuka. Bisa menjadi lebih jelas bagi masyarakat,” katanya ke-pada Radar Jogja kemarin (7/5).
Djoko mengatakan, masyara-kat masih menghendaki kela-njutan, kelestarian dan keisti-mewaan Jogja tetap ada. Ter-masuk di dalamnya unsur ke-pemimpinan DIJ yang menjadi satu kesatuan dengan keistime-waan dari keraton. “Masyarakat tentu mengharapkan demikian,” tambahnya. Terkait pemimpin perempuan, lanjut Djoko, hal itu menjadi masalah kebijakan yang sebe-narnya bisa diselesaikan. Masya-rakat zaman sekarang, tidak lagi terlalu mempermasalahkan pemimpin perempuan. Namun menjadi “istimewa” karena ter-jadi di DIJ yang bertautan lang-sung dengan keraton. “Bagi masyarakat, setahu saya dalam pemberitaan tidak masalah. Yang dimasalahkan, perlu dimantap-kan, dijelaskan alasannya yang bisa diterima,” tandasnya. Dia menyayangkan pola penyam-paian yang dilakukan keraton jika memang tujuannya adalah sukse-si pimpinan keraton dan pimpinan daerah DIJ. “Kurang smooth (halus, Red), karena penyampaiannya ini secara tertutup. Orang tidak tahu persis, apa yang dikehendaki dan dirumuskan. Orang menerima info sepotong-sepotong, mem-buat tafsiran yang bisa liar,” sam-bungnya.
Maka dari itu, lanjutnya, mes-tinya dipertimbangkan matang-matang di internal keluarga dan kerabat keraton. Apakah perlu perubahan penghapusan konsep gelar, perubahan nama dan juga pengangkatan putri mah-kota. Sejauh yang diketahuinya, ada paugeran lisan dan tertulis. Salah satu paugeran yang sudah berjalan dan jadi tradisi adalah jabatan raja laki-laki. “Sekarang rupanya kecenderungan dari pihak Ngarso Dalem lain. Kemun-gkinan kita tidak tahu, ingin mengubah dengan wanita jadi pengganti, ada tendensi kecen-derungan ke situ,” ungkapnya. Ada pun mengenai perubahan itu, kata Djoko, satu sisi adalah hak dari raja yang bertakhta. Te-tapi akan sangat bagus jika ada penetapan sabda, dikomunika-sikan dan dimatangkan di an-tara kerabat. Dijelaskan secara terang dengan argumentasinya, alas an pandangan dan visi misi-nya. Sedangkan masyarakat, dalam hal ini rakyat Jogja, menurutnya akan menerima apabila dijelaskan dengan argumentasi yang kuat. “Walaupun itu wewenang Ngarso Dalem,” terang Djoko. (cr3/laz/ong)

Breaking News