BANGUNTAPAN – Kendati telah berjalan sejak dua tahunan lebih, keberadaan dana keistimewaan (danais) ternyata belum menyentuh ke tingkat pedukuhan. Hampir seluruh pedukuhan di DIJ belum menikmati gelontoran anggaran untuk kegiatan budaya gotong-royong.Hal tersebut terungkap dalam rapat dengar pendapat yang digelar anggota DPR RI Sukamta dengan menghadirkan perwakilan dukuh se-DIJ di Goeboeg Resto, kemarin (4/5).Sukamta mengatakan, budaya gotong-royong merupakan salah satu hal yang diperjuangkan saat penyusunan UU No 13/2012 tentang Keistimewaan DIJ. Bahkan, DPRD DIJ kala itu sempat memperjuangkan budaya gotong-royong ini hingga ke tingkat SKPD. Agar budaya gotong-royong ini mendapatkan alokasi anggaran dari APBD. “Tetapi ternyata nomen-klaturnya hilang. Padahal dulu sudah masuk (APBD),” ujarnya.Politikus PKS ini berharap danais tidak hanya dinikmati oleh sejumlah kelompok tertentu. Danais ini juga harus sampai ke tingkat pedukuhan.
Sebab, kata Sukamta, berdasar keluhan yang diutarakan para dukuh tidak sedikit yayasan maupun organisasi fiktif banyak yang menerima kucuran danais. Bahkan, ada pula paguyuban yang mengatasnamakan pedukuhan menerima dana yang merupakan amanat UU No. 13/2012 ini. “Padahal dukuh belum pernah mendapatkan sosialisasi tentang danais,” jelasnya.Atas dasar itu, Sukamta sempat berkomunikasi dengan sesama anggota DPR RI yang berangkat Dapil DIJ. Hasilnya, mereka sepakat mengusulkan pembentukan tim pengawas danais. Kesepakatan ini juga sudah disampaikan kepada pimpinan DPR RI. “Teknisnya mungkin digabung juga dengan Aceh dan Papua,” ungkapnya.
Keberadaan tim pengawas ini diharapkan memonitoring sekaligus memastikan agar penggunaan danais ini benar-benar sampai ke tangan penerimanya. Disamping itu, agar danais tidak berhenti di tingkat SKPD. “Karena danais sendiri kan juga untuk kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.Ketua Paguyuban Dukuh Cokro Pamungkas Sleman Sukiman mengakui pedukuhan belum pernah mendapatkan sosialisasi mengenai danais. Sehingga dukuh hingga sekarang pun belum mengetahui teknis pengajuan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban danais. “Jangan sampai pedukuhan ini dibiarkan,” ujarnya.Sebab, di pedukuhan ada budaya gotong-royong. Salah satu budaya yang telah berjalan lama ini juga patut dilestarikan. “Bukan malah paguyuban fiktif yang menerima danais,” tambahnya. (zam/din/ong)

Breaking News