JOGJA – Setelah mengeluarkan sabdaraja pada Kamis (30/4), Sultan Hamengku Buwono X berencana mengum-pulkan sejumlah saudara-saudaranya. Mereka adalah para pangeran putra HB IX atau adik-adik HB X, baik yang lahir dari satu ibu maupun beda ibu
Pertemuan dijadwalkan ber-langsung di Keraton Kilen kom-pleks Keraton Jogja, Minggu sore kemarin (3/5) sekitar pukul 16.00. Sedikitnya ada enam pangeran yang mendapatkan undangan melalui sekretaris pribadi HB X di Keraton Kilen. Adapun enam pangeran itu adalah KGPH Hadiwinoto, GB-PH Hadisuryo, GBPH Prabuku-sumo, GBPH Yudhaningrat, GBPH Cakraningrat, dan GBPH Condrodiningrat.”Namun sebagian besar dari kami berhalangan, nggak bisa memenuhi undangan tersebut,” ujar GBPH Yudhaningrat saat dihubungi tadi malam.
Ketika dikonfirmasi, Gusti Yudha sapaan akrabnya, sedang berada di Prambanan. Pangeran yang juga menjabat Assekprov Administrasi Umum itu tengah mewakili Gubernur DIJ Ha-mengku Buwono X menutup acara Pekan Olahraga dan Seni BPD se-Indonesia. “Saya datang mewakili guber-nur, bukan sultan,” ucapnya. Gusti Yudha bersama tiga sau-daranya yakni GBPH Prabuku-sumo, GBPH Cakraningrat, dan GBPH Condrodiningrat memu-tuskan tak datang ke Keraton Kilen. Mereka beralasan telah memiliki acara lain yang telah terjadwal sebelumnya. “Agak mendadak, kami nggak bisa. Setahu saya Kangmas Ha-disuryo juga nggak hadir. Kami tidak tahu kalau Kangmas Ha-diwinoto,” ucapnya.
Dari enam pangeran tersebut hanya KGPH Hadiwinoto yang hadir dalam acara sabdaraja di Bangsal Sitihinggil beberapa hari lalu. Sedangkan lima pang-eran lainnya memilih tak datang. Sikap itu kembali diulang saat mereka mendapatkan undangan ke Keraton Kilen.Enam pangeran putra HB IX itu selama ini banyak tinggal di Jogja. Hanya GBPH Hadisuryo yang bolak-balik Jakarta-Jogja. Selain tinggal di Bintaran, putra HB IX dari garwa tertua KRAy Pintoko Purnomo itu juga ber-mukim di Jakarta. Hadisuryo saat dihubungi menolak memberikan tanggapan soal sabdaraja. Namun ia mem-benarkan tak bisa datang ke Keraton Kilen . “Saya ada acara ke luar kota,” paparnya.
Di bagian lain, Gusti Yudha menyatakan bersama beberapa pangeran dan kerabat keraton lainnya hari Senin ini (4/5) be-rencana mengadakan ziarah ke makam Ki Ageng Pemanahan di Kotagede dan makam Ki Ageng Giring di Gunungkidul.Kedua tokoh itu disebut-sebut merupakan pendiri Kerajaan Mataram. Nama Ki Ageng Pema-nahan dan Ki Ageng Giring turut masuk dalam satu bagian dari lima sabdaraja HB X. Isinya HB X berencana mengubah per-janjian yang pernah dibuat an-tara Ki Ageng Pemanahan dengan Ki Ageng Giring.”Kedua leluhur Mataram itu merupakan bagian dari simbol Kerajaan Mataram Islam yang sudah menyatu. Kalau diubah, apa berarti ada keraton baru dengan dinasti baru,” ucap pang-eran yang semasa muda ber-nama BRM Sulaksmono ini.
Selain hendak mengubah per-janjian Ki Ageng Pemanahan dan Ki Ageng Giring, empat ma-teri sabdaraja lainnya adalah bergantinya gelar buwono men-jadi bawono, tidak lagi menggu-nakan gelar khalifatullah, peru-bahan penyebutan sedasa men-jadi sepuluh, dan penyempur-naan keris Kanjeng Kyai Ageng Ko pek dengan Kanjeng Kyai Joko Piturun. Bagi Gusti Yudha, materi yang ada di sabdaraja itu cukup meng-gelisahkan bagi kerabat maupun abdi dalem. Namun demikian, sikap yang dia sampaikan ter-sebut bukan dalam rangka me-nentang kehendak HB X. Namun ia hanya menyampaikan kete-rangan gagasan perubahan yang akan dilakukan HB X itu berpo-tensi melanggar hukum adat. Yakni tradisi dan paugeran yang selama ini berlangsung dan ter-jaga di keraton selama lebih dari 250 tahun.
Kegelisahan abdi dalem agar HB X tetap mempertahankan nama dan gelar yang selama ini berlangsung turun temurun dari HB I hingga HB IX itu pernah disampaikan abdi dalem pange-ran sentana KPH Mangunku-sumo.Sebulan sebelum sabdaraja itu dikeluarkan, ia mengirimkan surat kepada HB X. Isinya ten-tang tradisi raja-raja Keraton Jogja menggunakan gelar Sampe yan Dalem Ngarsa Da-lem Ing kang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senopa ti Ing Ngalaga Ngabdur-rahman Sayidin Panatagama Khalifatullah ingkang jumen-eng ing Keraton Ngayogya-karta Hadiningrat. “Gelar itu dipakai secara turun temurun dari HB I hingga HB IX dan berlanjut HB X. Mestinya kalau hendak mengadakan pe-rubahan atau meluruskan UUK, harus sesuai peraturan perun-dang-undangan,” ucap Mangun-kusumo dalam surat setebal dua lembar tersebut. (pra/laz/ong)

Breaking News