JOGJA – Raja Keraton Jogja Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X tak mau berlama-lama menyimpan sabdarajanya yang dibacakan Kamis (30/4) lalu
HB X menjadwalkan melayang-kan surat pemberitahuan ke pemerintah pusat dan daerah, besok (4/5). “Ya mungkin besok Senin, wong saiki (Sabtu) libur e. Pemberi-tahuan otomatis juga ke Pemprov dan DPRD (DIJ), sebagai insti-tusi pemerintah,” kata HB X ketika ditemui seusai melakukan pertemuan dengan alumni Lem-hanas Angkatan 2013 di Kepa-tihan, kemarin (2/5).Pemberitahuan terkait isi sab-daraja yang dibacakan HB X Kamis (30/4) lalu. Laporan tidak hanya terhadap Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), juga ke Pemprov dan DPRD DIJ. Ketika ditanyakan apakah nanti-nya akan mengarah kepada re-visi Undang-Undang Keistime-waan (UUK) DIJ, HB X menjawab terserah pemerintah pusat. “Ya nggak tahu, terserah pemerintah pusat,” ujarnya.
HB X juga belum mau menje-laskan tentang isi sabdaraja, termasuk kebenaran lima poin tentang sabdaraja yang saat ini sudah beredar di masyarakat. “Nanti dilihat sendiri,” jawabnya.Hal yang sama diungkapkan menantu HB X, Kanjeng Pange-ran Haryo (KPH) Purbodiningrat. Salah satu alumni Lemhanas 2013 ini mengatakan, informa-si yang beredar di masyarakat tentang isi sabdaraja, tidak se-penuhnya benar. Menurut dia, poin-poin sabdaraja yang seka-rang beredar hanya merupakan penggalan-penggalan dan belum seutuhnya. “Kalau hanya penggalan-peng-galan, tidak bisa memaknai seutuhnya. Agak bias. Masyara-kat tidak perlu bingung, pada waktunya akan ada penjelasan resmi dari keraton,” ujarnya.
Anggota DPRD DIJ dari Fraksi PDIP tersebut juga meminta ma-syarakat tidak perlu bingung ter-hadap sabdaraja, karena minggu depan Keraton Jogja akan mem-beri penjelasan resmi. Menurut dia, penjelasan resmi dari Keraton Jogja, paling cepat akan diadakan setelah Rabu (6/5). “Dari keraton sendiri perlu diskusi internal, mungkin setelah Rabu akan ada penjelasan resmi,” tuturnya.Suami GKR Maduretno ini me-nambahkan, pembahasan di in ternal Keraton Jogja masih dilakukan oleh Penghageng Kawedanan Hageng Panitraputra Keraton Jogja, yang saat ini di-jabat oleh GKR Condrokirono yang menggantikan GBPH Joyo-kusumo yang meninggal dunia. Diakuinya, tidak semua kerabat keraton diajak, karena sudah ada kewenangan pada bidang masing-masing. “Tidak semua lintas bidang dilibatkan,” ujar KPH Purbodiningrat yang mengaku non job di internal Keraton ka-rena kesibukannya di luar Ke-raton.
Terkait pemberitahuan ke Ke-mendagri, KPH Purbodiningrat mengatakan, harus dilakukan karena ada implikasi hukum. Menurut dia, sesuai sabdaraja yang dibacakan Sri Sultan HB X, ada perubahan dalam internal Keraton Jogja. “Perubahan itu harus disampaikan ke pemerin-tah pusat,” ujarnya tanpa me-rinci perubahan yang dimaksud.Sementara itu, DPRD DIJ me-milih langkah hati-hati menang-gapi rencana pergantian nama Gubernur DIJ Hamengku Bu-wono X. Sebab, pergantian nama itu bukan masalah sederhana. Implikasinya diperkirakan bakal panjang dan berdampak terhadap eksistensi keistimewaan DIJ. “Terus terang, pertaruhannya UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIJ. Bisa merem-bet ke mana-mana. Ini sebetul-nya kami sayangkan,” ungkap Wakil Ketua DPRD DIJ Arif Noor Hartanto, kemarin (2/5).
Inung sapaan akrabnya me-nyatakan, perubahan nama, maupun gelar sultan yang ber-takhta, bukan sekadar persoalan nomenklatur belaka. Alasannya, gelar lengkap Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta dan menjabat gubernur DIJ telah tercantum secara terang dan jelas di UUK. Tepatnya di pasal 1 angka 4 UU No 13 Tahun 2012. Lantaran itu tidak mungkin nama dan gelar yang telah dia-tur dalam UUK itu tiba-tiba be-rubah begitu saja dengan adanya sabdaraja tersebut.Menghindari perdebatan dan tafsir yang berkembang luas, Inung menyatakan, dewan kemungkinan akan mengajak bertemu Pemprov DIJ sebagai pemegang keistimewaan DIJ. Ini selaras dengan amanat UUK bahwa pemegang keistimewaan DIJ adalah pemprov.”Kami akan mengadakan rapat kerja guna mendapatkan gam-baran yang utuh sekaligus disku-si mendalam menyikapi hal tersebut,” katanya.
Bila dari rapat kerja itu dibu-tuhkan klarifikasi lebih lanjut dengan Kasultanan Jogja, bukan tidak mungkin dewan dan pem-prov akan mengundang pihak Kasultanan. “Kami perlu penjelasan yang utuh. Soal kelembagaan kasul-tanan yang akan menemui, kami serahkan kepada kasultanan. Memang akan lebih elegan bila HB X yang akan memberikan penjelasan sebagai represen-tasi dari kelembagaan kasul-tanan,” tutur Inung. Kembali soal perubahan nama dari buwono menjadi bawono, Inung mengkhawatirkan ber-pengaruh terhadap institusi ke-raton. Penyebabnya, nama dan gelar yang melekat pada diri sul-tan yang bertakhta memiliki spi-ritualitas tertentu bagi keratin. Terbukti dengan nama dan gelar yang telah berlangsung lebih dari 200 tahun itu mampu mengokohkan posisi keraton, dan mendapatkan apresiasi dari masyarakat maupun pe-merintah
.Terpisah, Sekprov DIJ Ichsanu-ri tak bersedia memberikan tanggapan soal sabdaraja mau-pun perubahan HB X tersebut. “Aku ora ngerti (sabdaeraja),” hindarnya.Namun terkait ajakan dewan untuk rapat kerja membahas masalah tersebut, ia tak merasa keberatan. “Awi (mari),” ujarnya.Sementara itu, aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) yang se-lama ini giat mengamati keisti-mewaan DIJ mengingatkan gelar sultan sudah menyatu dan tercantum di UUK. Dengan be-gitu, bila sampai tidak meng-gunakan gelar khalifatullah berarti telah menyalahi UUK yang menyebut keraton sebagai warisan budaya.”Sultan yang bergelar baru ini bukan sultan yang sesuai dengan UUK. Sultan boleh mengubah gelar dan warisan budaya, tapi dengan sendirinya UUK batal karena dalam UUK keraton di-nyatakan sebagai warisan bu-daya,” katanya. (pra/jko/ong)

Breaking News