GUNTUR AGA TIRTANA/RADAR JOGJA
SUARAKAN KESEJAHTERAAN: Sejumlah buruh turun jalan memperingati Hari Buruh Sedunia di depan Gedung Agung, Jogja, Jumat (1/5). Mereka menuntut pengakuan dan perbaikan kesejahteraan, mulai dari upah, jaminan sosial, hingga hak cuti.
JOGJA – Ada yang beda dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau yang di kenal dengan May Day, 1 Mei, di Jogja kemarin. Tidak seperti biasanya, para buruh jika menggelar aksi penuh dengan hingar bingar, kemarin justru digelar pertunjukan seni. Adalah para buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY). Mereka menggelar panggung kesenian di halaman Kantor DPRD DIJ. Meski demikian, mereka tetap menyuarakan kesejahteraan.
Sekretaris Jenderal ABY Kirnadi me-ngungkapkan, dalam peringatan hari buruh internasional ini, ABY meminta jaminan kesejahteraan sosial. “Kami mendesak Presiden Jokowi segera menandatangani RPP Pelaksanaan Jaminan Pensiun yang akan mulai berlaku pada Juli 2015 ini,” tegas Kirnadi.ABY juga mendesak kepada Pemprov DIJ untuk bisa menaikkan upah minimum regional (UMR) DIJ. Menurut Kirnadi, sesuai dengan survei yang dilakukan ABY, paling tidak kenaikan UMR mencapai 70-80 persen. “Sebagai daerah istimewa, peningkatan kesejahteraan buruh di DIJ juga harus istimewa,” tandasnya.Di waktu yang sama, Gerakan Rakyat Merayakan Hari Buruh Sedunia, yang merupakan gabungan dari berbagai elemen masyarakat, menggelar unjuk rasa di Jalan Malioboro hingga di Titik Nol Kilometer.
Saat turun jalan, mereka menuntut perlindungan bagi pekerja rumah tangga (PRT), upah layak bagi pekerja, hapus sistem outsourching dan kontrak, mengakui buruh gendong sebagai pekerja, serta mene rbitkan kebijakan daerah terkait kerja layak dan akses sumber daya ekonomi bagi buruh gendong.Tak mau ketinggalan, para kaum ibu yang tergabung dalam Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) Cabang Jogja ikut turun bersama ratusan buruh di Jogja dalam aksi memperingati Hari Buruh Sedunia. Dalam aksinya, AIMI menyerukan agar perusahaan memberikan hak cuti me-lahirkan selama enam bulan. Hal ini dinilai penting untuk mendukung pemberian ASI eksklusif bagi bayi.
Ketua AIMI Cabang Jogja Francisca Maria mengatakan, merujuk pada pasal 128 undang-undang nomer 36 tahun 2009 tentang kesehatan, secara jelas me nyatakan bahwa setiap bayi berhak mendapatkan ASI eksklusif sejak dilahirkan selama enam bulan. “Pemberian air susu ibu (ASI) itu merupakan hak bayi setelah dilahirkan,” kata Francisca, saat ditemui di sela aksi, di kawasan Gedung Agung kemarin.Saat ini, cuti melahirkan hanya diberikan selama tiga bulan. Dengan beban pekerjaan, kesempatan memberikan ASI eksklusif bagi bayi ibu bekerja menjadi terbatas dan menghadapi berbagai tantangan.”Buruh tidak punya kesempatan me merah susu, karena harus memenuhi target pekerjaan. Akhirnya, susu formula yang menggantikan,” tandasnya.
Ia berharap, perusahaan memberikan jaminan bahwa ibu menyusui mendapatkan hak-haknya. Perusahaan wajib menye diakan ruang laktasi yang memadai serta waktu yang leluasa bagi ibu untuk menyusui atau memerah ASI. Hal itu sesuai dengan ketentuan pasal 83 Undang-Undang No. 13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan yang menyebutkan pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusu, harus diberikan kesem-patan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja.AIMI, kata Francisca, juga mendesak pe-rusahaan dan pemerintah untuk me realisasikan cuti melahirkan selama enam bulan. Selain itu, perusahaan juga diharapkan bisa memberikan edukasi pentingnya menyusui kepada para pekerjanya. (pra/jko/ong)

Breaking News