KULONPROGO – Pengadilan Negeri (PN) Wates menggelar sidang lanjutan kasus penyegelan Balai Desa Glagah dengan terdakwa Saridjo, Wasiyo, Tri Marsudi, dan Wakidi, kemarin (30/4). Dalam sidang tuntuan kali ini, keempat terdakwa dituntut delapan bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).JPU Hesti Tri menyatakan, terdakwa Sarijdo secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 160 KUHP tentang Penghasutan, “Dengan itu dijatuhi hukuman penjara delapan bulan dikurangi masa penahanan,” tegas Hesti ditengah sidang.Hesti menjelaskan, terdakwa Saridjo dianggap secara sadar mengeluarkan kata-kata sehingga mempengaruhi warga dan memicu terjadi penyegelan Balai Desa Glagah.
Kasus ini berawal saat warga yang tergabung dalam Wahana Tri Tunggal (WTT) datang ke Balai Desa Glagah pada 30 September 2014, untuk menemui kepala desa guna menanyakan perihal peng-hadangan warga WTT saat sosiali-sasi bandara baru. Sambutan kepala desa dianggap tidak memuaskan warga WTT. Saridjo yang melakukan orasi di-susul aksi warga menyegel balai desa. Sebelum kejadian itu, kepala desa lebih dulu pergi meninggalkan kantornya. Polisi kemudian meng-usut dan memproses hukum empat tokoh WTT tersebut.Sementara terdakwa Wasiyo, Tri Marsudi dan Wakidi terbukti me-langgar pasal 170 KUHP tentang Perusakan karena terlibat menyegel balai desa. JPU dalam tuntutannya juga menyebutkan perbuatan Saridjo dilakukan di depan kepala desa dan warga lainnya. Dalam orasinya Saridjo mengatakan kalimat “Kalau kades tidak bisa bekerja, sebaiknya kantor ditutup dan kades mundur.” JPU mengatakan, atas orasi Saridjo itu warga menyatakan persetujuannya hingga akhirnya terjadi penyegelan balai desa. Pintu dan jendela balai desa itu kemudian ditutup paksa oleh warga dengan memalangkan balok kayu serta menulisinya dengan kata-kata “Disegel Warga”. “Warga tidak berhak menutup kantor balai desa. Unsur pidana pasal 160 KUHP terpenuhi. Terdakwa bersalah, meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah,” ungkap JPU.
Kendati demikian, JPU mencatat sikap Saridjo selama persidangan cukup sopan dan dimasukkan hal-hal yang meringankan. Sementara tuntutan bagi tiga terdakwa lainnya sama, yaitu delapan bulan penjara. JPU menyatakan ketiganya terbukti terang-terangan secara bersama melakukan perusakan saat penyegelan balai desa tersebut. Masing-masing dari mereka memiliki peran yang jelas dalam peristiwa itu.Hakim Ketua Esther Megaria Sitorus saat memimpin jalannya juga menanyakan kepada para terdakwa apakah tuntutan jelas. Para terdakwa menyatakan tidak ada pertanyaan terkait hal itu. “Silakan menyiapkan pembelaan untuk pekan depan. Apapun yang kita lakukan maka kita tetap harus tanggung jawab,” ucap Sitorus.
Penasihat Hukum terdakwa Yogi Zulfadli menanggapi, tuntutan itu merupakan hak JPU. Namun, menurutnya tuntutan delapan bulan dari JPU sangat berlebihan. Orasi Saridjo saat itu merupakan pendapat. “Sudah diatur dalam undang-undang tentang kebebasan warga berekspresi dan berpendapat,” ujarnya.Demikian juga tuntutan bagi tiga terdakwa lainnya berlebihan karena penyegelan balai desa saat itu merupakan buntut kekecewaan warga atas sikap kepala desa yang dianggap tidak memuaskan. Yogi mengatakan, seharusnya JPU melihat peristiwa itu secara utuh, sehingga mengetahui latar belakangnya. “Kami akan siapkan pembelaan untuk disampaikan pekan depan. Soal materinya akan kami bahas lebih dulu,” ucapnya. (tom/ila/ong)

Breaking News