JOGJA – Sabdotomo Sultan Hamengku Bu-wono X rupanya tak menghentikan beberapa kerabat, khususnya adik-adiknya bicara soal suksesi. Setelah GBPH Hadisuryo, kini gantian GBPH Prabukusumo mengeluarkan keterang-an. “Saya tidak akan berhenti bicara. Ini sudah sifat dan sikap saya untuk membela kebenaran dan keadilan, dengan risiko apa pun,” ungkap Prabukusumo kemarin (12/3)
Ia mengatakan, sikap seperti itu telah ditunjukkan saat ber-jungan melawan Presiden SBY untuk membela keistimewaan DIJ. “Dan itu saya menangkan,” ucap pangeran yang semasa muda bernama BRM Haru-manto ini. Ia menegaskan, paugeran di lingkungan keraton ibarat kon-stitusi atau undang-undang da-sar. Meski mempunyai hak preo-gratif, seorang sultan tidak boleh sekalipun melanggar paugeran.Gusti Prabu, demikian sapaan akrabnya menambahkan, apa yang dia suarakan bukan berar-ti dirinya berani dengan HB X. Tapi, demi kebenaran, langkah-nya itu jutru dalam rangka mem-bela HB X. “Saya siap membela sultan dari tekanan dan paksa-an orang picik itu,” katanya tanpa merinci lebih jauh siapa yang dimaksud picik tersebut.
Secara jujur, Gusti Prabu mengaku sedih dengan adanya sabdotomo yang diucapkan HB X itu. Setelah sabdotomo dikeluarkan, banyak orang yang mencibir. Itu diketahui melalui banyak pesan singkat atau SMS yang diterimanya.Sebagai adik, dia merasa ikut prihatin. “Saya sangat yakin, sabdotomo itu bukan dari hati nurani beliau. Ada orang picik yang memaksakan kehendaknya,” lanjut Gusti Prabu.Kembali soal paugeran, ia ya-kin, HB X paham dan mengu-asainya. Itu didukung latar bela-kang HB X sebagai sarjana hukum. Gusti Prabu menegaskan, Sultan yang bertakhta harus laki-laki. Sebab, Keraton Jogja merupakan penerus dinasti Mataram Islam. “Sultan itu dari kata sulton yang artinya imam. Imam itu harus laki-laki,” kata ayah tiga anak ini.
Demikian pula dengan nama Sultan. Hamengku Buwono menunjuk sosok laki-laki. Hal sama juga merujuk gelar khali-fatullah yang berarti umat laki-laki Islam Allah. Begitu pula dengan gelar sayidin panatagama.Di Islam, lanjut Gusti Prabu, seorang laki-laki wajib melaku-kan syiar Islam. “Pertanyaannya, kenapa tidak perempuan? Ka-rena perempuan punya tugas mulia seperti mengadung, me-lahirkan dan membesarkan dan mendidik putra-putrinya,” terangnya.Dosen Jurusan Ilmu Pemerin-tahan (JIP) UMY David Efendi mengatakan, jabatan publik se-perti gubernur seharusnya tidak boleh diskriminatif atas jenis kelamin. Ada pun soal takhta raja menjadi wilayah internal keraton. “Sultan atau sultanah jangan intervensi tafsir dalam sabdotomo. Beberapa pihak meminta waspada akan inter-vensi kuasa kelompok tertentu dalam menyikapi implemen-tasi keistinewaan. Ini artinya, ada persoalan internal dan ekster-nal yang pelik,” bebernya.
David juga melihat keraton tak satu suara dalam menafsirkan UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIJ. Soal suksesi jabatan gubernur telah menim-bulkan banyak tafsir.Di pihak lain, sejumlah fraksi di DPRD DIJ sampai sekarang belum menentukan sikap ter-kait Raperdais Pengisian Jabatan Gubernur dan Wagub DIJ. Salah satunya Fraksi Partai Gerindra. Fraksi yang sempat disebut-sebut lebih condong mendukung opsi gubernur perempuan itu rupanya belum mengambil sikap resmi. “Baru besok pagi (hari ini) kami rapatkan,” kilah Ketua Fraksi Partai Gerindra Suroyo.Setali tiga uang Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan dan Nasdem (FKN) Adlam Ridlo me-nyampaikan hal senada. “Kami juga akan rapat fraksi dulu besok,” kelitnya. (eri/jko/ong)
