Diminta Belajar ke Kulonprogo

JOGJA – Rencana DPRD DIJ kembali memasuk-kan Raperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Pro-gram Legislasi Daerah (Prolegda) 2015, menda-patkan dukungan berbagai pihak
Wakil Ketua II DPRD DIJ Ran-ny Widayati pun berencana mengajak koleganya itu belajar atas kesuksesan Kabupaten Ku-lonprogo.”Kalau di DIJ sulit, coba belajar ke Kulonprogo. Di sana memang menjadi inisiatif eksekutif. Jadi lebih mudah,” kata politikus Partai Golkar ini kepada Radar Jogja, kemarin.
Ranny menjelaskan, kesuksesan Kabupaten Kulonprogo mener-bitkan Perda No 1 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) bisa menjadi contoh semua pihak. Terlebih, regulasi ini su-dah mulai diberlakukan, salah satunya dengan menghentikan reklame rokok. Semangat yang sama sebetul-nya juga dilakukan para pe-mangku kepentingan di DIJ. Bahkan di DIJ lebih awal mendo-rong terbitnya Perda KTR.
Namun sejak Raperda itu di-munculkan masuk dalam Pro-gram Legislasi Daerah (Pro-legda) 2012, tahun 2013 dan hingga akhir 2014 ini Perda KTR gagal disahkan.Bupati Kulonprogo Hasto War-doyo mengutarakan, keberha-silan terbitnya Perda KTR pada April lalu bukan tanpa rintangan. Ia mengakui Perda KTR lain dari perda pada umumnya ka-rena rentan terjadi pro dan kontra.”Di tahun 2013 kita memper-siapkan Raperda ini. Kita sampai membuat pakta integritas ter-kait pentingnya KTR dari ber-bagai kelompok masyarakat,” ujarnya.
Untuk memuluskan Perda KTR, pihaknya juga menjalin kerja sama dengan ormas Muhammadiyah. “Kita juga masuk ke para petani dan ibu-ibu untuk mendeklarasikan KTR,” ucap bupati yang berlatarbelakang dokter kandungan ini.Gandeng Ormas hingga Bentuk Pakta IntegritasHasto mengakui memang tidak mudah menerbitkan Perda KTR. Selain menggalang pakta integritas dari berbagai kelompok, ia juga intens melakukan komunikasi, terutama dengan DPRD. Pada akhir tahun 2013, Raperda KTR dimasukkan dalam Prolegda 2014 dan akhir-nya langsung dibahas di awal tahun.”Karena memang perda bola-nya ada di dewan. Kuncinya di komunikasi, kita datangi rapat kerja, kita berikan penjelasan bahwa sebenarnya masyarakat banyak yang mendukung KTR,” ungkapnya.
Rany mengaku Raperda KTR gagal disahkan meski sudah masuk Prolegda sejak 2012. Ia mengatakan, sebetulnya dewan memiliki komitmen menerbitkan Perda KTR, namun hal itu belum bisa dilakukan karena masih ada-nya perbedaan cara pandang. Perbedaan itu seperti meny-angkut nasib petani tembakau, pengusaha tembakau dan lain-nya. “Belum ada kesepaha-man,” katanya.Ia mengatakan, bentuk ko-mitmen dewan memiliki Per-da KTR ditunjukkan sebagai perda inisiatif dewan. Ia masih percaya akan ada kesepahaman seluruh dewan, sehingga Ra-perda KTR bisa ditindaklanjuti. “Tahun 2015 bisa kita dorong lagi masuk Prolegda,” imbuh Rany. (eri/laz/jiong)

Breaking News