GUNAWAN/RADAR JOGJA

SIBUK: Perangkat desa menghentikan pengguna jalan di dekat Balai Desa Bejiharjo untuk ditarik retribusi, kemarin (26/12). Terutama bagi wisatawan yang akan berwisata ke Gua Pindul.

Merangkap Petugas Penarik Retribusi di Gua Pindul

WONOSARI – Sejak seminggu terakhir perangkat Desa Bejiharjo, Karangmojo memiliki tugas tambahan. Selain kewajiban di pemerintahan, mereka juga diberdayakan Pemkab Gunungkidul untuk merangkap sebagai petugas penarik retribusi di kawasan objek wisata Gua Pindul.Terang saja, jabatan baru itu membuat aktivitas utama perangkat menjadi terganggu. Di satu sisi melayani kependudukan, sisi lainnya sibuk cari uang untuk setor ke Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan (Disbubpar). Kondisi demikian jelas merepotkan. Untuk itu supaya kedua tugas “aman”, perangkat ambil jalan tengah.
Agar semua terlayani mereka bekerja sebisanya. Ambil contoh, ketika bertugas menarik retribusi mereka tidak mau kaku saat menarik uang kepada wisatawan. Modalnya bertanya mau tujuan si pengguna jalan. Jika dijawab akan berwisata maka disodorkan secarik kertas retribusi. “Namun kalau ngaku bukan wisatawan ya kami tidak bisa berbuat banyak,” kata salah satu petugas Subardio, kemarin (26/12).
Situasi demikian tentu menjadi bahan evaluasi bersama. Belum lama ini sempat digelar musyawarah dengan pemkab di balai desa. Assek II Pemkab Gunungkidul Bidang Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Tommy Harahap sudah berkomunikasi dengan perangkat desa. Dalam pertemuan itu ditarik kesimpulan bahwa nanti petugas Tempat Penarikan Retribusi (TPR) akan dicarikan orang khusus. Tetapi saat ini masih menunggu anggaran. “Jadi, sementara kami jadi petugas TPR nyambi pelayanan masya-rakat,” terang perangkat desa ini.
Menurutnya jumlah pintu masuk ke objek wisata Bejiharjo ada empat titik. Masing-masing, wilayah Sokoliman, Karanglor, Seropan dan Bejiharjo. Keempat pintu masuk tersebut dijaga oleh dukuh kurang lebih melibatkan empat personel. Ditanya sudah berapa uang yang dikantongi dalam sepekan, Subardio mengatakan sudah lebih dari Rp 20 juta. Nominal ini untuk pemkab 80 persen sisanya untuk kas desa.Sementara itu, aktivis LSM Perempuan Penggerak Ekonomi Rakyat Gunungkidul Rino Caroko mengkritisi langkah pemkab yang melibatkan dukuh dalam penarikan retribusi. Kalaupun kondisinya mendesak, akan lebih baik jika melibatkan organisai kepemudaan setempat saja. “Sekarang dukuh dilibatkan. Itu kan artinya over job namanya,” kata Rino.
Belum lagi terkait lokasi TPR. Rino menilai, empat titik penarikan retribusi lokasinya belum tepat. Wilayah wisata Gua Pindul berbeda dengan pantai. Jika pantai memang ada jarak tertentu. Tapi di Gua Pindul Bejiharjo, TPR berada di perkampungan jadi sangat rawan terjadi masalah. “Perlu dilihat ter-lebih dahulu aturan jarak TPR. Sebaiknya TPR berada di dekat pintu masuk objek,” ujarnya. (gun/ila/ong)

Breaking News